Biaya Operasional Membengkak Imbas Pelemahan Rupiah, Pengusaha Pelayaran Teriak Minta Insentif

Dirut PT Dharma Lautan Utama Erwin H Poedjono mengungkapkan, biaya operasional perusahaan angkutan pelayaran sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing.

IDXChannel - Sejumlah pengusaha angkutan pelayaran mengeluhkan tingginya biaya operasional di tengah situasi perekonomian global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H Poedjono mengungkapkan, biaya operasional perusahaan angkutan pelayaran sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing. Bahkan pada Senin (2/2/2026), kurs dolar AS terhadap rupiah telah menyentuh angka Rp16.806,15 per USD.

Pengusaha menilai, Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada pengusaha swasta yang selama ini telah membantu mobilitas perekonomian lintas pulau. Sedangkan operasional kapal tetap berjalan di tengah tantangan pembengkakan biaya komponen.

"Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami, mulai dari suku cadang (spare parts), perawatan harian, pengedokan (docking), hingga pemenuhan alat keselamatan, mengikuti kurs dolar AS," ujarnya di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Erwin memastikan, pelayanan yang diberikan oleh PT Dharma Lautan Utama tetap sesuai standarisasi UU Pelayaran dan persyaratan internasional (Solas) sebagai konsekuensi ratifikasi International Maritime Organization (IMO). Dengan demikian, kebutuhan komponen biaya bersifat tetap tanpa pengurangan.

"Hal ini menjadikan komponen biaya kami bersifat tetap (fixed cost). Ketika kurs dolar naik, beban fixed cost ini melonjak signifikan, termasuk biaya Sumber Daya Manusia (SDM)," kata dia.

Di sisi lain, Erwin juga mengungkapkan tantangan menghadapi iklim kompetisi yang tidak setara, di mana operator pelayaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan fasilitas subsidi Public Service Obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga tiket untuk total penumpang mereka.

Angka tersebut kemudian disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya. Selain itu, operator pelayaran pemerintah/BUMN juga mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan modal kerja berupa armada kapal. Sementara, pihak swasta harus berjuang mandiri tanpa fasilitas tersebut.

"Akibatnya, kami kesulitan bersaing dengan mereka yang dapat menetapkan harga tiket rendah karena adanya PSO," ujar dia.

Erwin mewakili sejumlah perusahaan angkutan pelayaran swasta berharap agar Kementerian Perhubungan segera mengambil tindakan cepat untuk menentukan kebijakan yang benar-benar berpihak. Antara lain seperti adanya penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya sandar, biaya sertifikasi, dan perpajakan.

"Kami juga meminta agar pihak swasta diberikan kesempatan yang sama untuk melayani rute lintas keperintisan (subsidi) yang selama ini didominasi oleh perusahaan BUMN," kata Erwin.

Para pengusaha angkutan pelayaran, kata dia, juga menginginkan penambahan fasilitas sandar kapal untuk mengatasi antrean trafik. Keterbatasan fasilitas saat ini disebutnya menyebabkan inefisiensi waktu dan lonjakan biaya bahan bakar minyak (BBM) akibat waktu tunggu yang lama.

Berikutnya, Erwin meminta kepada pemerintah agar melakukan pengerukan akibat pendangkalan alur masuk pelabuhan dan area dermaga.

Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan pelayaran akibat risiko kandas atau gesekan lunas kapal dan memicu high cost economy akibat kerusakan sistem pendingin mesin kapal yang terhisap lumpur.

"Jika langkah-langkah perbaikan ini tidak segera dilakukan, hal ini akan mengancam keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Erwin.

(Dhera Arizona)