DEPOK (Realita) - Prestasi cabang olahraga balap motor Kota Depok yang berhasil melaju ke babak final Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XIV 2026 justru diwarnai persoalan jelang laga puncak.
Empat unit motor yang disiapkan untuk latihan para atlet ditarik pihak leasing, membuat proses persiapan terancam terganggu.
Baca juga: Jual Mobil Kredit, Choirul Anam Dituntut Dua Tahun Penjara, Leasing Anggap Belum Setimpal
Kontingen balap motor Kota Depok sebelumnya memastikan tiket final Porprov Jabar XIV usai lolos babak kualifikasi (BK) di Tasikmalaya.
Final dijadwalkan berlangsung di Pakansari, Kabupaten Bogor, pada November 2026.
Namun hingga kini, para atlet mengaku kesulitan menjalani latihan rutin akibat tidak tersedianya unit motor.
Selain itu, atlet juga menyampaikan keluhan karena harus mengeluarkan biaya pribadi selama mengikuti BK Porprov Jabar XIV 2025.
Pelaku otomotif Kota Depok, Endang Ridnawidana, menilai Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Depok harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut, mengingat atlet telah berhasil meloloskan daerah ke babak final.
“Infonya dari pihak KONI Kota Depok itu sudah mencairkan dana untuk pembelian unit, tapi kok unit nya ditarik dealer. Para atlet pada melaporkan hal ini kepada saya,” ungkap Endang, Selasa (3/2/2026).
Endang menegaskan, penarikan unit balap tersebut berdampak langsung terhadap kesiapan atlet menghadapi Porprov.
“Gimana para atlet mau latihan, unit nya saja juga ditarik oleh pihak dealer. Lagi pula, infonya unit tersebut harusnya dibeli secara cash dan bukan kredit,” kata Endang.
Kekecewaan juga dirasakan para atlet. Muhammad Firza Ibatullah (20) dan Muhamad Ridwan Setiawan (20) mengaku bingung karena kehilangan sarana utama untuk berlatih.
“Kita latihan pakai apa? Unitnya saja kan ditarik dealer,” terang Firza.
Firza yang pernah meraih medali perak Kejuaraan Provinsi Jawa Barat 2022 menyebut kondisi ini membuat persiapan menuju Porprov Jabar XIV 2026 menjadi tidak maksimal.
“Intinya kita nggak bisa tampil maksimal,” ujar Firza.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) IMI Kota Depok, Atet Handiyana Sihombing, memberikan klarifikasi.
Baca juga: Saksi Ungkap Xpander Dialihkan Choirul Anam ke Pihak Lain, Leasing Rugi Rp332 juta
Handiyana menegaskan bahwa pengambilan motor balap dilakukan tanpa persetujuan pengurus IMI Kota Depok.
“Mereka mengambil motor itu tanpa izin saya, ataupun pengurus, untuk dibawa ke rumah,” beber Handiyana.
Handiyana menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
Pengcab IMI Kota Depok hanya memiliki dana Rp63 juta untuk memfasilitasi empat unit motor sekaligus kebutuhan pendukung lainnya.
“Awalnya itu kami menawarkan ke mereka untuk sewa atau membeli second, tetapi mereka menolak, nah dasarnya saya nggak tahu,” papar Handiyana.
Karena khawatir berdampak pada prestasi, Handiyana akhirnya menyetujui pembelian motor baru dengan sistem kredit. Namun, proses administrasi dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan.
“Pemilik nama kredit tidak mau membuat surat pernyataan kuasa untuk mengambil BPKB,” jelas Handiyana.
Handiyana merinci, dana Rp63 juta tersebut harus mencakup pembelian motor, spare part, serta kebutuhan BK Porprov.
Baca juga: Bupati dan Wabup Sidoarjo Gelar Dragbike Street Race 2025, Berikan Wadah Pecinta Balap Motor
“Rp63 juta itu sudah harus beli motor empat, lalu beli spare parts dan lain sebagainya untuk persiapan BK. Harga motor itu Rp38 juta dikali dua, dan Rp28 juta dikali dua. Kita membeli dua WR saja sudah nggak cukup itu duit,” beber Handiyana.
Handiyana juga membantah tudingan bahwa IMI Kota Depok tidak memfasilitasi akomodasi atlet.
“Kita IMI Kota Depok tidak pernah memberikan rekomendasi untuk biaya menginap di hotel karena kita sudah menyewa mess,” ucap Handiyana.
“Mereka menyewa hotel dan itu juga kita bayarkan awalnya, nah ketika kita bayarkan, kita sudah sediakan hotel mereka tidak mau tinggal di hotel yang sudah kita pesan dengan alasan hotelnya jelek,” sambung Handiyana.
Lebih lanjut, Handiyana menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa atlet untuk tetap bertanding jika merasa keberatan.
“Kalau mau mundur ya silahkan, itu kan hak mereka, saya nggak akan nahan, tetapi jelas kita akan melakukan juga tindakan tegas,” tutur Handiyana.
Handiyana menyebut IMI Kota Depok akan bersurat resmi ke IMI Pusat dan KONI Pusat, termasuk mengajukan pencabutan kartu izin balap atlet. hry
Editor : Redaksi
