Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa angka transaksi judi online atau daring berhasil ditekan karena ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, tekanan terhadap upaya pemberantasan judi daring atau judi online (judol) memang sangat luar biasa dialami PPATK. Terlebih lagi saat ini teknologi finansial sedang mengalami kemajuan yang pesat.
"Kalau bukan karena ketegasan Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, kita tidak akan pernah bisa mencapai sejarah menurunkan judi online," kata Ivan saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Dengan kemajuan teknologi finansial, kripto, dan teknologi bidang keuangan lainnya, Ivan memprediksi potensi transaksi judi online bisa tembus hingga Rp1.100 triliun.
Namun, setelah berkoordinasi dengan lintas lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, angka transaksi judi online kini bisa ditekan hingga hanya Rp268 triliun.
Padahal, kata Ivan, dari tahun 2017 hingga 2020, jumlah transaksi judi online terus meningkat. Meski begitu, dia tak menyebut secara rinci angka transaksi judol per tahunnya.
"Itu menyelamatkan banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga meminta PPATK untuk mengoordinasikan kembali hasil upaya penekanan terhadap transaksi judol tersebut, termasuk memastikan upaya tindak lanjut pemberantasannya.
Komisi III DPR RI menilai sudah banyak data dan informasi dari PPATK yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, tetapi banyak yang tidak ditindaklanjuti.
"Supaya bisa ke depan ini ada perbaikan-perbaikan dalam menganalisis segala transaksi keuangan sehingga bisa berproses hukum yang adil dan masyarakat bisa mendapatkannya," kata Mangihut.
Baca juga: PPATK: Perputaran dana judol di 2025 turun 20 persen capai Rp286,84 T
Baca juga: Kemkomdigi: Potensi kerugian akibat judi daring capai Rp1.100 triliun
Menurut dia, tekanan terhadap upaya pemberantasan judi daring atau judi online (judol) memang sangat luar biasa dialami PPATK. Terlebih lagi saat ini teknologi finansial sedang mengalami kemajuan yang pesat.
"Kalau bukan karena ketegasan Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, kita tidak akan pernah bisa mencapai sejarah menurunkan judi online," kata Ivan saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Dengan kemajuan teknologi finansial, kripto, dan teknologi bidang keuangan lainnya, Ivan memprediksi potensi transaksi judi online bisa tembus hingga Rp1.100 triliun.
Namun, setelah berkoordinasi dengan lintas lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, angka transaksi judi online kini bisa ditekan hingga hanya Rp268 triliun.
Padahal, kata Ivan, dari tahun 2017 hingga 2020, jumlah transaksi judi online terus meningkat. Meski begitu, dia tak menyebut secara rinci angka transaksi judol per tahunnya.
"Itu menyelamatkan banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga meminta PPATK untuk mengoordinasikan kembali hasil upaya penekanan terhadap transaksi judol tersebut, termasuk memastikan upaya tindak lanjut pemberantasannya.
Komisi III DPR RI menilai sudah banyak data dan informasi dari PPATK yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, tetapi banyak yang tidak ditindaklanjuti.
"Supaya bisa ke depan ini ada perbaikan-perbaikan dalam menganalisis segala transaksi keuangan sehingga bisa berproses hukum yang adil dan masyarakat bisa mendapatkannya," kata Mangihut.
Baca juga: PPATK: Perputaran dana judol di 2025 turun 20 persen capai Rp286,84 T
Baca juga: Kemkomdigi: Potensi kerugian akibat judi daring capai Rp1.100 triliun
