Bali, ERANASIONAL.COM – Gubernur Bali I Wayan Koster merespons serius perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pantai di Bali yang dinilai kotor dan dipenuhi sampah. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan akan segera membentuk satuan tugas (satgas) kebersihan pantai yang bertugas siaga membersihkan sampah begitu kiriman tiba di pesisir.
“Saya akan membentuk satuan tugas khusus untuk berjaga di pantai. Begitu sampah datang, langsung bisa dibersihkan, tidak perlu menunggu lama,” kata Koster dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin (2/1/2026).
Arahan Presiden Prabowo disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti kondisi Bali, khususnya kawasan pantai, yang dinilai kotor akibat sampah. Ia mengingatkan bahwa persoalan kebersihan lingkungan berpengaruh langsung terhadap citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Koster menjelaskan bahwa sampah yang kerap menumpuk di pantai Bali bukan sepenuhnya berasal dari aktivitas masyarakat lokal. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan sampah kiriman yang datang hampir setiap tahun saat musim hujan, terutama pada periode Desember hingga awal Februari.
“Setiap musim hujan, begitu arus laut besar, sampah kiriman dari luar daerah datang sangat cepat. Ini kejadian rutin setiap tahun,” ujar Koster.
Ia menyebutkan, selama ini petugas kebersihan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam untuk melakukan mobilisasi dan pembersihan setelah sampah tiba di garis pantai. Waktu tersebut dinilai terlalu lama jika dibandingkan dengan dampak visual dan kenyamanan yang langsung dirasakan wisatawan.
Karena itu, pembentukan satgas kebersihan pantai dinilai sebagai solusi yang lebih responsif. Dengan sistem siaga, pembersihan dapat dilakukan segera tanpa harus menunggu prosedur reguler.
Gubernur Bali menegaskan bahwa satgas kebersihan pantai tidak hanya melibatkan dinas lingkungan hidup. Pemprov Bali berencana menggandeng berbagai unsur, mulai dari BPBD, Dinas Pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya memiliki garis pantai.
“Begitu saya kembali, kami akan langsung mengumpulkan Kadis Lingkungan Hidup, kepala BPBD, Kadis Pendidikan, serta melibatkan TNI dan Polri. Satgas akan segera dibentuk,” tegas Koster.
Selain pembentukan satgas, Pemprov Bali juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyiagakan armada pengangkut sampah khusus di kawasan pantai. Armada ini akan ditempatkan secara strategis agar proses pengangkutan sampah bisa dilakukan cepat dan efisien.
Menanggapi arahan Presiden Prabowo yang mendorong pelibatan siswa SD, SMP, dan SMA dalam kegiatan kerja bakti membersihkan pantai, Koster menyatakan pada prinsipnya Pemprov Bali siap mendukung. Namun, ia menekankan bahwa pelibatan pelajar harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana.
“Bukan hanya siswanya yang disiapkan, tapi juga alat pengangkut sampahnya. Kalau tidak, kegiatan bersih-bersih tidak akan efektif,” ujarnya.
Koster mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini sudah memiliki alat berat dan perlengkapan kebersihan dalam jumlah cukup. Namun, alat-alat tersebut tidak mungkin difokuskan hanya di satu titik pantai, mengingat panjang garis pantai Bali dan banyaknya lokasi wisata.
Sorotan Presiden terhadap sampah di pantai Bali dinilai wajar mengingat sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Bali. Pantai menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Jika kondisi kebersihan tidak terjaga, hal tersebut berpotensi menurunkan minat kunjungan wisatawan.
Dalam taklimatnya, Prabowo mengungkapkan bahwa informasi mengenai kondisi pantai Bali yang kotor ia peroleh dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional, menteri, dan jenderal yang ditemuinya saat berada di Korea Selatan. Menurut Presiden, isu tersebut sudah menjadi pembicaraan di kalangan internasional.
“Kita tidak boleh membiarkan sampah merusak wajah pariwisata kita,” kata Prabowo dalam forum tersebut.
Selain mendorong langkah cepat di tingkat daerah, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana strategis pemerintah pusat untuk membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota di Indonesia, termasuk di Bali. Proyek tersebut ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat dan beroperasi dalam kurun sekitar dua tahun.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah, tidak hanya di kawasan wisata, tetapi juga di perkotaan dan permukiman padat penduduk.
Menutup pernyataannya, Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian yang diberikan terhadap persoalan sampah di Bali. Ia menilai Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah.
“Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Presiden. Ini menjadi pengingat dan sekaligus dorongan agar kami bekerja lebih cepat dan lebih terkoordinasi,” kata Koster.
Dengan pembentukan satgas kebersihan pantai dan dukungan program nasional pengolahan sampah, Pemprov Bali berharap persoalan sampah di kawasan pesisir dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia tetap terjaga.
