Pertemuan Prabowo Dengan Ormas Islam: 40 hingga 50 Perwakilan Hadir Bahas Isu Dewan Perdamaian

Dalam sebuah langkah yang dianggap strategis, Presiden Prabowo Subianto mengundang sekitar 40 hingga 50 perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (3/2/2026) ini melibatkan sejumlah tokoh terkemuka dari berbagai ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa pimpinan pondok pesantren. Kehadiran mereka merupakan bagian dari upaya untuk berdiskusi tentang kondisi dalam negeri serta isu luar negeri yang penting.

Agenda utama dalam diskusi tersebut adalah membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP) yang baru saja terbentuk.

Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pertemuan ini bukan hanya sebuah peristiwa satu kali, melainkan merupakan agenda rutin yang diadakan setiap 3-4 bulan untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan berbagai ormas Islam dalam menyikapi berbagai masalah yang dihadapi bangsa.

"Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Akhir tahun lalu juga sudah kumpul juga. Nanti kira-kira akan membahas tentang capaian pemerintah, program-program strategis, kemudian juga tentunya kondisi dalam negeri dan di luar negeri," ungkap Seskab Teddy saat ditemui oleh awak media.

Dia juga mengungkapkan bahwa hadir 40 hingga 50 orang dalam undangan Presiden Prabowo.

"Hampir semua organisasi muslim, PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada Persis, Syarikat Islam, kemudian tokoh ponpes-ponpes dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. anti jumlahnya sekitar 40-50 . Diskusi tentang ya, kondisi dalam negeri, (isu) luar negeri," terangnya.

Isu Dewan Perdamaian (BoP)

Salah satu topik paling hangat yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang dibentuk atas dorongan Indonesia untuk berperan dalam penyelesaian masalah geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait Palestina.

Keanggotaan ini menjadi sorotan karena Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam dewan tersebut.

"Tentunya iya, pasti semua akan dibahas, salah satunya tentang itu," tutur Seskab Teddy.

Implikasi dari keanggotaan ini bagi Palestina cukup signifikan. Banyak yang berharap bahwa dalam peranan barunya ini, Indonesia dapat menjadi suara yang mewakili kepentingan rakyat Palestina, memperjuangkan hak-hak mereka di panggung internasional.

Namun, respon dari kalangan ormas Islam mengenai hal ini menunjukkan adanya skeptisisme dan permintaan klarifikasi terhadap langkah pemerintah.

Kritik muncul dari beberapa tokoh, yang mempertanyakan justifikasi serta dampak dari bergabungnya Indonesia dengan BoP. Mereka mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai agenda dan strategi ke depan.

Perwakilan dari Masing-masing Kelompok Ormas Islam

Beberapa kelompok penting diundang dalam pertemuan ini, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakili oleh Wakil Ketua MUI, KH Cholil Nafis.

"Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya tentang BoP," jawab Kiai Cholil ketika ditanya wartawan.

Sedangkan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah diwakili oleh Abdul Mu'ti yang datang bersama Ketua PP Muhammadiyah Prof. Syafiq A. Mughni.

Dari Nahdlatul Ulama, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf datang mewakili.