- Uji coba digitalisasi bansos diperluas ke 40 kabupaten/kota dan Bali setelah sukses di Banyuwangi.
- Digitalisasi bansos ditargetkan dapat mengurangi tingkat *exclusion error* penerima bantuan hingga di bawah 10 persen.
- Pelaksanaan uji coba perluasan ini dimulai Februari 2026 dan ditargetkan selesai serta menunjukkan hasil pada Juli 2026.
Suara.com - Pemerintah memutuskan memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah pelaksanaan piloting di Banyuwangi, Jawa Timur, dinilai berjalan positif.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan piloting digitalisasi bansos akan diperluas tahun ini di 40 kabupaten/kota dan Provinsi Bali. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersatu dan berkolaborasi agar program tersebut berjalan sesuai target.
“Sekali lagi kepada kita semua, tim kerja kita, di daerah yang 40 Kabupaten/Kota dan juga satu provinsi Bali, sebagai piloting, kita kerja ramai-ramai, satu padu. Seperti Presiden sampaikan, semua Bersatu, kalua kita satu, nggak ada yang bisa lawan,” kata Luhut pada acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Luhut menyampaikan proses piloting digitalisasi bansos akan mulai berjalan pada bulan ini. Pemerintah menargetkan uji coba tersebut bisa selesai dan terlihat hasilnya pada Juli mendatang.
“Jadi saya berharap kita mempedomani arahan Presiden tadi. Teamwork kita kuat, karena kalau kita kerjakan, digitalisasi jalan, sebenarnya kita mengeksekusi program-program besar dari Pak Presiden,” ujarnya.
Menurut Luhut, pelaksanaan digitalisasi bansos menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas Presiden. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara solid hingga target penyelesaian tercapai.
Sebelumnya, piloting digitalisasi bansos itu pertama kali dilakukan di Banyuwangi sejak September 2025. Hasil dari uji coba tersebut, Kementerian Sosial menemukan sebanyak 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) masuk kategori exclusion error, yakni individu yang seharusnya layak menerima bantuan namun tidak tercatat sebagai penerima.
Namun, setelah data diukur ulang menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan tersebut diklaim turun tajam menjadi 28,2 persen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa digitalisasi bansos bisa memperkecil exclusion error atau salah sasaran penyaluran bansos.
Baca Juga: Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
"Dari 77,7 persen error, turun menjadi 28,2 persen dengan DTSEN. Dengan digitalisasi bansos nanti akan di bawah 10 persen. Dan otomatis kalau ini sukses, ini akan membantu DTSEN, membantu BPS untuk melakukan pemutakhiran data,” ujarnya.
Kemensos menyebut digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pendekatan ini diklaim mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
