Pemerintah Bakal Buat Jera Para Pelanggar Aturan Pangan Strategis

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah bakal membuat jera para pelaku usaha pangan yang melanggar aturan-aturan tentang pangan strategis. Upayanya bukan sekadar imbauan, tetapi juga langsung menindak tegas para pelakunya. Sasaran utamanya adalah pelaku usaha pangan strategis berskala menengah dan besar, seperti produsen, distributor, dan pedagang perantara.

Menteri Pertanian dan juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Selasa (3/2/2026), mengatakan, tahun ini, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi pangan dari hulu ke hilir. Pemerintah juga akan lebih tegas menindak para pelanggar aturan-aturan pangan strategis.

“Ini bukan lagi imbauan. Jika mempermainkan stok dan harga pangan strategis, kami akan langsung tindak tegas para pelakunya,” ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Pertanian, Bapanas, Perum Bulog, dan ID Food dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ini bukan lagi imbauan. Jika mempermainkan stok dan harga pangan strategis, kami akan langsung tindak tegas para pelakunya.

Amran menjelaskan, pengawasan bakal dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan. Timnya beranggotakan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah terkait pangan dan penegak hukum.

Satgas Saber akan bekerja selama dua bulan, yakni sejak awal Februari 2026 hingga menjelang Lebaran 2026. Jika satgas tersebut menemukan dugaan pelanggaran, temuan itu akan diserahkan ke K/L terkait atau ke penegak hukum untuk didalami dan pelakunya diberi sanksi.

Amran menyontohkan dua kasus dugaan pelanggaran regulasi pangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pertama, sebuah rumah pemotongan hewan di Tangerang Selatan, Banten, yang menaikkan harga daging sapi Rp 1.000 per kilogram (kg).

“Padahal, di tingkat usaha penggemukan sapi (feedloter) tidak ada kenaikan harga sapi hidup. Baru sehari harga daging sapi sempat dinaikkan, kami langsung tindak, sehingga harganya turun lagi,” kata Amran.

Kedua, Amran melanjutkan, di Pasar Tagog Padalarang, Jawa Barat, Minyakita dijual Rp 18.000 per liter. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp 15.700 per liter.

Hal itu lantaran salah satu produsen minyak goreng terbesar di Indonesia menaikkan harga Minyakita itu sekitar Rp 2.000 per liter. Saat ini, pemerintah telah menyerahkan temuan itu ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah setempat.

“Yang kami tindak bukan pedagang kecil atau pengecer, tetapi langsung produsen, distributor, dan middleman (pedagang perantara),” katanya.

Menurut Amran, pemerintah mengambil langkah itu untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar regulasi pangan strategis. Pemerintah bahkan telah mengalihkan impor sejumlah pangan strategis dari swasta ke badan usaha milik negara (BUMN).

“BUMN itu lebih mudah untuk diingatkan atau ditegur. Berbeda dengan saudara-saudara kita (sejumlah pelaku usaha pangan) yang sulit diimbau macam-macam dan ditegur, termasuk yang sudah menjadi tersangka,” katanya.

Merujuk data Satuan Tugas Pangan Polri, Amran menyebutkan terdapat 92 kasus dengan 75 tersangka yang diduga melanggar regulasi di sektor pangan strategis pada 2024-2025. Beberapa di antaranya adalah 46 kasus perihal beras, 16 kasus Minyakita, dan 27 kasus pupuk bersubsidi.

Dalam rapat kerja tersebut, Bapanas menjamin stok pangan nasional sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan-Lebaran 2026. Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto mempersoalkan tentang stok beras impor Bulog.

Berdasarkan data Bapanas, neraca kebutuhan dan ketersediaan 10 komoditas pangan strategis nasional pada Februari-Maret 2026 diperkirakan surplus. Neraca beras, jagung, dan kedelai diperkirakan surplus masing-masing 14,48 juta ton, 4,72 juta ton, dan 216.000 ton.

Neraca bawang merah, bawang putih, dan gula konsumsi juga diproyeksikan surplus masing-masing 76.000 ton, 113.000 ton, dan 751.000 ton. Adapun neraca daging dan telur ayam ras, serta daging sapi/kerbau masing-masing surplus 305.000 ton, 635.000 ton, dan 6.000 ton.

“Stok pangan tersebut cukup dan bahkan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan hingga Lebaran tahun ini,” kata Amran.

Perlu juga diperhatikan usia dan kualitas dari beras impor itu. Jangan sampai stoknya menumpuk dan kedaluwarsa.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto mempertanyakan stok beras yang dimpor Bulog pada 2024. Ia juga meminta agar Bulog menjaga kualitas dan segera mendistribusikan stok beras tersebut agar tidak rusak.

“Kami mengapresiasi stok beras Bulog sangat banyak. Namun, perlu juga diperhatikan usia dan kualitas dari beras itu. Jangan sampai stoknya menumpuk dan kedaluwarsa,” kata Titiek.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan, per 2 Februari 2026, Bulog mengelola stok beras sebanyak 3,3 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 3,2 juta ton berupa cadangan beras pemerintah (CBP) dan 95.523 ton berupa stok beras komersial.

“Untuk beras impor, saat ini, tinggal sekitar 400.000 ton. Rencananya akan kami salurkan untuk bantuan pangan pada Februari-Maret 2026,” tuturnya.