Awal tahun anggaran selalu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah. Anggaran telah ditetapkan, program prioritas disepakati, dan harapan publik kembali menguat agar belanja pemerintah mampu mendorong pelayanan dan perekonomian daerah. Tantangannya adalah memastikan bahwa harapan tersebut benar-benar terwujud dalam pelaksanaan APBD sepanjang tahun.
Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa belanja APBD masih sering bergerak lebih lambat dibandingkan rencana. Fenomena ini sebenarnya dapat dibaca sebagai peluang untuk memperbaiki cara kerja, bukan semata sebagai kekurangan. Dari perspektif praktisi pemerintahan, terdapat ruang besar untuk memperkuat kepemimpinan dan koordinasi agar belanja daerah dapat berjalan lebih efektif sejak awal.
Dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur memiliki posisi yang strategis. Selain sebagai kepala daerah provinsi, gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Posisi ini memberikan ruang bagi gubernur untuk menjadi penggerak dan penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten dan kota. Ketika peran ini dijalankan secara optimal, sinergi antardaerah dapat terbangun lebih kuat.
Belanja APBD kabupaten dan kota sangat memengaruhi dinamika ekonomi regional. Belanja yang berjalan tepat waktu akan membantu menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penyediaan layanan publik, dan mendukung stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memiliki irama kerja yang sejalan. Di sinilah kepemimpinan gubernur dapat menjadi faktor pemersatu.
Peran pengawalan APBD tidak selalu berarti intervensi. Justru, pendekatan yang bersifat koordinatif dan kolaboratif sering kali lebih efektif. Gubernur dapat memastikan bahwa perencanaan dan kesiapan pelaksanaan di berbagai kabupaten dan kota berada pada jalur yang tepat. Forum-forum koordinasi yang dipimpin gubernur dapat dimanfaatkan untuk membahas kesiapan program secara terbuka dan konstruktif.
Dari pengalaman di lapangan, banyak keterlambatan belanja sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal. Proyek yang membutuhkan kesiapan lahan, pengadaan yang kompleks, atau program yang memerlukan penyesuaian kebijakan dapat diidentifikasi lebih dini. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu masalah membesar.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan di dalam birokrasi. Aparatur daerah membutuhkan kepastian bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai aturan dan dengan itikad baik akan mendapatkan dukungan. Kepemimpinan gubernur yang komunikatif dan memberi arah yang jelas dapat menciptakan rasa aman sekaligus mendorong profesionalisme dalam pelaksanaan anggaran.
Penguatan peran gubernur juga dapat dilakukan melalui konsolidasi informasi fiskal di tingkat regional. Data realisasi belanja, penyaluran transfer ke daerah, dan pelaksanaan program pusat di wilayah dapat menjadi bahan diskusi rutin untuk mengambil langkah perbaikan bersama. Sinergi dengan unit-unit Kementerian Keuangan di daerah akan memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Tentu, penguatan peran ini akan berjalan lebih efektif jika didukung oleh kebijakan nasional yang memberikan kejelasan mandat. Penegasan peran gubernur dalam mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan APBD kabupaten dan kota dapat memperkuat praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah. Pendekatan ini tidak mengurangi otonomi daerah, tetapi justru memperkuat akuntabilitas dan kinerja bersama.
Ke depan, tantangan pengelolaan APBD akan semakin kompleks. Namun, dengan kepemimpinan regional yang kolaboratif dan berorientasi pada solusi, belanja daerah dapat menjadi instrumen yang semakin efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Gubernur memiliki peran penting untuk memastikan bahwa potensi ini benar-benar terwujud.
Memperkuat peran gubernur dalam menggerakkan APBD regional bukanlah upaya mencari kekurangan, melainkan langkah untuk memaksimalkan peluang. Dengan sinergi, kejelasan peran, dan kepemimpinan yang inklusif, APBD dapat menjadi motor pembangunan daerah yang bergerak lebih konsisten dan berkelanjutan.
