Penulis: Fityan
TVRINews - Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP) di hadapan tokoh organisasi Islam.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan 40 tokoh organisasi Islam di Istana Negara pada Selasa 3 Februari2026 guna menyelaraskan persepsi mengenai posisi geopolitik Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Palestina.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa dialog selama empat jam tersebut berfokus pada langkah diplomasi aktif Indonesia, termasuk keanggotaan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi ekonomi global yang tidak menentu dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
"Presiden memaparkan perkembangan terkini mengenai upaya Indonesia berkontribusi langsung dalam perdamaian di Palestina," ujar Sugiono kepada awak media di lingkungan Istana.
Komitmen pada Solusi Dua Negara
Keterlibatan Indonesia dalam dewan yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump tersebut sempat memicu diskursus publik. Namun, Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan ini merupakan instrumen strategis untuk mendorong tercapainya Two State Solution (Solusi Dua Negara).
Indonesia juga tengah mempersiapkan skenario pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan global.
"Arah perjuangan kita tetap jelas: kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Jika di kemudian hari hal ini tidak sejalan dengan trajektori tersebut, Indonesia siap mengambil langkah tegas untuk keluar dari BoP," tambah Menlu Sugiono.
Dukungan Pemuka Agama
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, memberikan apresiasi atas transparansi pemerintah. Menurutnya, penjelasan Presiden mengenai pertimbangan realistis di balik partisipasi dalam BoP dapat diterima secara rasional oleh para pemimpin umat.
"Ini adalah langkah terkonsolidasi bersama negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya untuk membela Palestina dari dalam sistem," kata sosok yang akrab disapa Gus Yahya tersebut.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menilai pilihan strategis ini penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak di Gaza. Ia menekankan bahwa aspek kemanusiaan menjadi prioritas utama di atas manuver politik semata.
Opsi Keluar dari Keanggotaan
Meskipun mendukung, para tokoh agama tetap memberikan catatan kritis. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo membuka ruang untuk mengevaluasi posisi Indonesia secara berkala.
"Presiden menegaskan, jika keberadaan Indonesia di dalam dewan tersebut tidak mampu membawa perubahan atau tidak sesuai dengan prinsip bangsa, opsi untuk menarik diri tetap terbuka," ujar Cholil.
Pertemuan ini menandai upaya konsolidasi domestik dalam menghadapi dinamika internasional yang kompleks, sekaligus mempertegas bahwa diplomasi ekonomi dan politik luar negeri Indonesia tetap berakar pada amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Editor: Redaktur TVRINews
