Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memandang voting elektronik bisa dijalankan bila memenuhi tiga syarat.
“Pertama, masyarakat dipersiapkan sosialisasinya dengan matang,” ujar Cak Imin usai melantik pimpinan DPW PKB se-Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (3/2) malam.
Kedua, kata dia, sistemnya harus terus diuji sebab mempertimbangkan kekhawatiran mengenai infrastrukturnya maupun manipulasi.
Terakhir, dia mengatakan regulasi yang mengatur voting elektronik harus dibuat terlebih dahulu sebelum sistem tersebut dijalankan.
“Tentu regulasinya dulu,” katanya.
Sebelumnya, wacana voting elektronik sempat mengemuka saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan sikap dalam Rakernas I PDIP pada 12 Januari 2026.
PDIP mengusulkan sistem tersebut setelah muncul pembahasan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tertutup atau melalui DPRD imbas mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan umum.
Sementara pada 19 Januari 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan penggunaan voting elektronik perlu dikaji terlebih dahulu.
Baca juga: Cak Imin lantik pimpinan DPW PKB se-Indonesia, harap jaga suara partai
Baca juga: Cak Imin sebut PKB yakin ambang batas parlemen masih dibutuhkan
Baca juga: Cak Imin umumkan plt ketua dewan syura PKB pengganti Ma'ruf Amin
“Pertama, masyarakat dipersiapkan sosialisasinya dengan matang,” ujar Cak Imin usai melantik pimpinan DPW PKB se-Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (3/2) malam.
Kedua, kata dia, sistemnya harus terus diuji sebab mempertimbangkan kekhawatiran mengenai infrastrukturnya maupun manipulasi.
Terakhir, dia mengatakan regulasi yang mengatur voting elektronik harus dibuat terlebih dahulu sebelum sistem tersebut dijalankan.
“Tentu regulasinya dulu,” katanya.
Sebelumnya, wacana voting elektronik sempat mengemuka saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan sikap dalam Rakernas I PDIP pada 12 Januari 2026.
PDIP mengusulkan sistem tersebut setelah muncul pembahasan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tertutup atau melalui DPRD imbas mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan umum.
Sementara pada 19 Januari 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan penggunaan voting elektronik perlu dikaji terlebih dahulu.
Baca juga: Cak Imin lantik pimpinan DPW PKB se-Indonesia, harap jaga suara partai
Baca juga: Cak Imin sebut PKB yakin ambang batas parlemen masih dibutuhkan
Baca juga: Cak Imin umumkan plt ketua dewan syura PKB pengganti Ma'ruf Amin
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5492981/original/026323100_1770190773-f34d722c-e868-4f1a-b363-3be7c976010b.jpg)
