Siapa yang Berbicara atas Nama Indonesia?

Kita hidup pada masa ketika Indonesia tampak sibuk bergerak, tetapi jarang berhenti untuk benar-benar mendengar dirinya sendiri. Angka pertumbuhan diumumkan, proyek diresmikan, laporan kinerja disusun, dan optimisme diproduksi hampir setiap hari.

Namun, di balik semua itu, rasa keadilan banyak warga justru terasa kian menjauh. Ketimpangan ekonomi tetap menganga, konflik agraria berulang, pendidikan belum sungguh menjadi jalan pembebasan, dan kelompok paling rentan terus diminta memahami keadaan.

Dalam situasi seperti ini, persoalan mendasar yang sering luput dibicarakan bukan hanya soal kebijakan, melainkan juga soal siapa yang memproduksi pengetahuan tentang kebijakan itu. Siapa yang menjelaskan keadaan, dengan bahasa apa, dan dari posisi sosial yang mana. Karena cara suatu bangsa berpikir tentang dirinya sendiri akan menentukan ke arah mana ia melangkah.

Selama ini, suara yang paling sering terdengar di ruang publik berasal dari mereka yang memiliki akses: pejabat, pakar, konsultan, dan elite terdidik. Mereka hadir dengan bahasa yang rapi, data yang lengkap, dan penjelasan yang tampak masuk akal. Tidak ada yang keliru dengan pengetahuan semacam itu.

Namun, masalah muncul ketika bahasa yang digunakan semakin jauh dari pengalaman hidup sebagian besar warga. Ketika kemiskinan dibahas sebagai statistik, pendidikan sebagai indeks, dan kesejahteraan sebagai target, manusia perlahan menghilang dari pembicaraan.

Indonesia hari ini menghadapi paradoks pengetahuan. Kajian dan analisis semakin banyak, tetapi semakin banyak juga warga yang merasa tidak terwakili. Guru honorer tetap hidup dalam ketidakpastian, meski pendidikan selalu disebut prioritas. Petani dan masyarakat adat terus kehilangan ruang hidup, meski pembangunan disebut berkelanjutan.

Buruh dan pekerja informal diminta fleksibel, sementara jaminan hidup layak kian rapuh. Di sini, masalahnya bukan sekadar kurangnya kebijakan, melainkan juga jarak antara cara negara berpikir dan cara rakyat mengalami hidup.

Pengetahuan yang terlembagakan memang diperlukan untuk mengelola negara modern. Namun, ketika pengetahuan hanya beredar di antara elite, ia mudah berubah menjadi alat pembenaran. Bahasa netral dan teknis sering kali menyembunyikan pilihan-pilihan politis yang berdampak besar bagi kehidupan warga. Dalam kondisi seperti ini, netralitas bukan lagi sikap intelektual, melainkan cara halus untuk menghindari tanggung jawab moral.

Di Indonesia, klaim netralitas kerap digunakan untuk menyingkirkan suara-suara kritis dari bawah. Keluhan warga dianggap emosional. Protes dianggap mengganggu stabilitas. Kritik dianggap tidak memahami kompleksitas. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya: mereka yang hidup paling dekat dengan masalah sering kali memahami kompleksitasnya dengan cara yang paling jujur.

Lihatlah bagaimana guru honorer berbicara tentang pendidikan. Mereka tidak membahas kurikulum dalam istilah rumit, tetapi berbicara tentang murid yang datang ke sekolah tanpa sarapan, tentang gaji yang tak cukup untuk hidup layak, dan tentang ironi menjadi pendidik tanpa jaminan masa depan. Pengetahuan semacam ini jarang masuk ke dalam dokumen resmi, tetapi justru di sanalah potret pendidikan Indonesia yang paling nyata.

Hal serupa terlihat dalam konflik agraria. Ketika tanah dibahas dari sudut pandang investasi dan legalitas, masyarakat adat dan petani kecil sering dianggap penghambat.

Namun dari sudut pandang mereka, tanah bukan sekadar aset, melainkan juga ruang hidup, identitas, dan ingatan kolektif. Ketika suara ini diabaikan, pembangunan mungkin terus berjalan, tetapi luka sosial juga terus menganga.

Di tengah situasi ini, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang yang berpikir. Yang kurang adalah pengakuan terhadap bentuk-bentuk pemikiran yang lahir dari pengalaman sosial. Kita terlalu lama menyempitkan makna intelektual pada gelar dan jabatan, padahal berpikir adalah kegiatan manusiawi yang muncul di mana pun orang berusaha memahami hidupnya.

Mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan ketidakadilan sering kali justru menjalankan fungsi intelektual paling penting: menjelaskan penderitaan, menghubungkannya dengan struktur yang lebih besar, dan mencari makna di tengah keterbatasan. Namun, suara-suara ini jarang diberi tempat yang setara dalam percakapan publik.

Media sosial sempat memberi harapan sebagai ruang baru bagi suara dari bawah. Banyak pengalaman yang sebelumnya tersembunyi kini muncul ke permukaan. Namun, ruang ini juga cepat dipenuhi kebisingan.

Algoritma lebih menyukai kemarahan daripada penjelasan. Sensasi lebih dihargai daripada kedalaman. Akibatnya, kritik mudah berubah menjadi amarah yang cepat padam, tanpa sempat membangun pemahaman bersama.

Dalam kondisi ini, masyarakat mudah lelah. Kata-kata kehilangan makna. Kritik dianggap rutinitas. Ketika semua orang berbicara, tidak ada yang benar-benar didengar. Inilah salah satu tantangan terbesar Indonesia hari ini: banjir informasi tanpa kedalaman refleksi.

Padahal, perubahan sosial membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan. Ia membutuhkan penjelasan yang sabar, jujur, dan berakar pada kenyataan. Penjelasan yang tidak menggurui, tetapi juga tidak tunduk pada kenyamanan. Pengetahuan yang tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga bertanya mengapa hal itu diterima sebagai kewajaran.

Negara, dalam banyak hal, masih lebih nyaman mendengar bahasa teknokrasi dibandingkan bahasa pengalaman. Kebijakan disusun berdasarkan indikator, sementara suara warga sering dianggap pelengkap. Ketika terjadi kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan, yang diminta beradaptasi hampir selalu warga, bukan sistemnya.

Padahal, negara yang kuat bukanlah negara yang selalu benar, melainkan negara yang bersedia belajar. Belajar dari kesalahan dan belajar dari mereka yang hidup paling dekat dengan dampak kebijakan. Tanpa itu, pembangunan akan terus berjalan, tetapi rasa memiliki warga terhadap negara akan semakin rapuh.

Persoalan pendidikan memperlihatkan dengan jelas krisis ini. Pendidikan sering diposisikan sebagai solusi, tetapi jarang diperlakukan sebagai ruang pembentukan kesadaran.

Sekolah dan kampus didorong untuk mencetak tenaga kerja, bukan warga yang berpikir kritis. Mahasiswa diajari bersaing, bukan memahami ketimpangan. Dalam sistem seperti ini, keberanian berpikir sering dianggap risiko.

Padahal, tanpa keberanian berpikir, pendidikan kehilangan jiwanya. Pendidik yang mengaitkan pelajaran dengan realitas sosial—yang mengajak murid memahami ketidakadilan sebagai persoalan bersama—sedang menjalankan peran yang paling mendasar. Mereka membantu generasi muda melihat bahwa pengetahuan bukan sekadar alat untuk naik kelas, melainkan juga sarana untuk memahami dan memperbaiki dunia.

Salah satu masalah terbesar dalam kehidupan publik kita adalah kecenderungan menghindari pertanyaan moral dengan alasan kompleksitas, seolah-olah keadilan selalu terlalu rumit untuk diperjuangkan.

Padahal, banyak ketidakadilan di Indonesia justru tampak jelas bagi mereka yang mengalaminya langsung. Yang rumit sering kali bukan masalahnya, melainkan cara kita menjelaskannya agar tidak mengganggu kepentingan tertentu.

Ketika berpikir dilepaskan dari tanggung jawab moral, pengetahuan berubah menjadi alat pembenaran. Kita menjadi pandai menjelaskan mengapa sesuatu sulit diubah, tetapi jarang bertanya mengapa ia harus dibiarkan. Dalam masyarakat yang timpang, sikap seperti ini hanya akan memperkuat yang sudah kuat.

Yang paling mengkhawatirkan dari Indonesia hari ini bukanlah perbedaan pendapat atau kritik yang keras, melainkan kesunyian. Kesunyian orang-orang berpengetahuan yang memilih aman. Kesunyian lembaga yang sibuk mengurus prosedur. Kesunyian publik yang lelah dan tidak lagi percaya bahwa berpikir dapat membawa perubahan.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa perubahan jarang lahir dari kenyamanan. Ia tumbuh dari keberanian kecil untuk berbicara jujur, dari kesediaan mendengar suara yang selama ini dianggap pinggiran, dan dari kerja intelektual yang sabar, meski tidak segera menuai hasil.

Indonesia tidak kekurangan kecerdasan. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menggunakan kecerdasan itu demi kemanusiaan. Pengetahuan seharusnya mendekatkan kita pada sesama, bukan menjauhkan. Berpikir seharusnya membuat kita lebih peka, bukan lebih pandai menghindar.

Jika kehidupan bersama ingin bergerak ke arah yang lebih adil, mungkin langkah pertama yang perlu diambil bukanlah program besar atau slogan baru, melainkan kesediaan untuk mendengar dan mengakui pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup warga.

Dari sanalah kesadaran kolektif bisa tumbuh, pelan tetapi jujur, sebagai dasar bagi Indonesia yang tidak hanya bergerak, tetapi juga memahami ke mana ia sedang melangkah.