Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Majelis Ulama Indonesia mendukung keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian usai menerima penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dukungan diberikan sepanjang organisasi internasional tersebut membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Sikap itu disampaikan setelah Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam forum tersebut, MUI menyatakan persetujuan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace setelah mendengarkan paparan rinci dari Presiden.
"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar," kata Ketua Umum MUI Anwar Iskandar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Anwar menuturkan, dari pertemuan tersebut MUI menangkap komitmen kuat Presiden Prabowo memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat. Melalui peran Indonesia di Dewan Perdamaian, Presiden juga berkeinginan membantu penderitaan rakyat Palestina di Gaza.
"Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza," ujarnya.
Ia menyebut tujuan tersebut menjadi dasar kerja sama Indonesia bersama negara-negara Islam lain di dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Anwar, langkah bersama itu dinilai membawa kemaslahatan.
"Dan untuk itu, maka beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia," ujarnya.
Anwar juga mengungkap ketegasan sikap Presiden Prabowo terkait keberlanjutan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Presiden disebut menyatakan kesediaan keluar dari organisasi tersebut jika tidak lagi memberikan manfaat bagi Palestina maupun perdamaian dunia.
"Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," ujarnya.
"Ini yang penting kita catat, selain dari tadi itu komitmen dia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia, komitmen dia untuk anggota korupsi, dan komitmen dia untuk membawa negara ini menuju kemakmuran dan kebaikan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau di dalam," lanjut Anwar.
Sebelumnya, MUI sempat meminta pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. Sikap itu disampaikan karena Dewan Perdamaian dinilai tidak berpihak pada perjuangan Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, dikutip dari MUI Digital, Kamis, 29 Januari 2026.
KH Cholil Nafis menyampaikan keberatan karena Board of Peace digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain itu, Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," terangnya.
Editor: Redaksi TVRINews
