Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah yang lebih berani dan taktis guna menjaga stabilitas rupiah agar tidak tertekan lebih dalam.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor global, mulai dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat hingga eskalasi tensi geopolitik yang memicu volatilitas pasar.
Dalam keterangannya, Misbakhun menegaskan bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut respons kebijakan moneter yang lebih adaptif dan proaktif.
“Bank Indonesia perlu melakukan intervensi yang lebih agresif namun tetap terukur, baik di pasar valuta asing maupun di pasar obligasi. Volatilitas yang dibiarkan terlalu liar berpotensi membentuk sentimen negatif dan menekan kepercayaan pasar,” ujar Misbakhun, Rabu (4/2/2025).
Misbakhun menyoroti sikap bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang masih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau high for longer. Kebijakan tersebut mendorong arus modal global kembali ke aset berdenominasi dolar AS, sehingga memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Di sisi lain, konflik geopolitik di sejumlah kawasan juga memperkuat sentimen risk-off di pasar keuangan global. Investor cenderung menahan diri atau memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, yang pada akhirnya memicu tekanan terhadap nilai tukar negara emerging market.
Menurut Misbakhun, dalam situasi seperti ini, otoritas moneter tidak bisa bersikap pasif dan hanya mengandalkan mekanisme pasar.
“Menunggu pasar menyesuaikan diri secara alami bukan pilihan yang ideal ketika volatilitas global sangat tinggi. Diperlukan kehadiran otoritas moneter untuk meredam gejolak yang berlebihan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menilai Bank Indonesia memiliki instrumen kebijakan yang lengkap serta cadangan devisa yang memadai untuk menjaga stabilitas rupiah. Oleh karena itu, langkah intervensi dinilai masih memiliki ruang yang cukup tanpa mengorbankan stabilitas jangka menengah.
Ia menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar bukan sekadar soal menjaga angka di pasar, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan investor, iklim usaha, dan dampaknya terhadap sektor riil.
“Jika rupiah tertekan terlalu dalam, efeknya bisa merembet ke harga barang impor, biaya produksi, dan pada akhirnya daya beli masyarakat,” kata Misbakhun.
Dalam pandangannya, BI perlu mengoptimalkan berbagai instrumen moneter yang telah tersedia, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan instrumen pro-market lainnya.
Instrumen-instrumen tersebut dinilai dapat berfungsi ganda, yakni: Menarik kembali arus modal masuk (capital inflow), Menahan laju arus modal keluar (capital outflow) dan Menjaga likuiditas pasar keuangan domestik.
“Optimalisasi instrumen moneter yang tepat sasaran akan membantu menjaga keseimbangan pasar tanpa menimbulkan distorsi yang berlebihan,” ujarnya.
Meski menyoroti tekanan terhadap rupiah, Misbakhun menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif solid dibandingkan sejumlah negara sejenis (peer countries).
Ia menunjuk beberapa indikator utama, seperti: Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, Inflasi yang masih terjaga dalam sasaran serta Kinerja neraca perdagangan yang konsisten mencatat surplus.
“Fundamental ekonomi kita tidak rapuh. Di tengah tekanan global yang dialami banyak negara, Indonesia justru menunjukkan resiliensi yang cukup kuat,” katanya.
Menurut Misbakhun, kondisi fundamental ini menjadi modal penting bagi pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.
Misbakhun juga menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi risiko global. Ia menyebut koordinasi erat antara BI, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait sangat krusial untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
“Komisi XI DPR RI akan terus mengawal dan mendukung langkah strategis Bank Indonesia dan pemerintah. Sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk memitigasi dampak ketidakpastian global dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa stabilisasi rupiah harus dilakukan secara konsisten dan kredibel agar kepercayaan pasar tetap terjaga di tengah dinamika global yang belum mereda.
