Minat Global Menguat, Pemerintah Siapkan Proyek PLTN 7 GW di Indonesia

Rencana pemerintah Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai menarik minat luas dari berbagai negara dan pelaku industri global. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat bauran energi rendah karbon nasional.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pengembangan PLTN merupakan kebijakan baru yang kini mulai dilirik banyak pihak, baik untuk investasi maupun transfer teknologi. Ketertarikan tersebut muncul seiring kejelasan arah kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk memulai proyek tenaga nuklir sebesar tujuh gigawatt. Ini baru, ini benar-benar baru,” kata Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangrila, Rabu (4/2).

Pemerintah menyiapkan pembangunan PLTN secara bertahap. Tahap awal akan dimulai dari kapasitas kecil sebelum meningkat signifikan dalam jangka menengah hingga panjang. Dalam perjalanannya, minat dari berbagai negara terus berdatangan.

“Awalnya 500 megawatt, seiring waktu hingga 2034 akan menjadi tujuh gigawatt tenaga nuklir. Banyak negara telah menunjukkan niat untuk ikut serta dalam investasi, juga mempelajari teknologi dan sebagainya,” ujar Hashim.

Ia menjelaskan, proyek nuklir ini menjadi bagian dari program besar pengembangan kelistrikan nasional yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Pemerintah menargetkan pembangunan total 70 gigawatt pembangkit listrik dalam 10 tahun ke depan, dengan dominasi energi bersih.

“Untuk 10 tahun ke depan telah diumumkan bahwa 70 gigawatt akan dibangun,” ucapnya.

Dari total kapasitas tersebut, sekitar 76 persen akan berasal dari energi terbarukan, sementara nuklir diposisikan sebagai sumber energi bersih tambahan yang bersifat stabil dan rendah emisi. Hashim menekankan, meskipun tenaga nuklir bukan solusi berbasis alam, kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon sangat signifikan.

“Sekali lagi, itu adalah bukti kuat komitmen, meskipun bukan solusi berbasis alam, tetapi ramah lingkungan, katakanlah, energi netral karbon,” katanya.

Selain nuklir dan energi terbarukan, pemerintah juga tetap memasukkan gas alam sebagai sumber energi transisi untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang menurut saya semua pihak menganggapnya sebagai bahan bakar transisi,” ujar Hashim.