EtIndonesia. Berdasarkan sejumlah sumber yang memahami dinamika internal tingkat tinggi, dalam beberapa waktu terakhir telah muncul gejala ketidakpatuhan yang semakin nyata di dalam sistem perwira militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terhadap instruksi Komisi Militer Pusat (KMP) yang dipimpin langsung oleh Xi Jinping.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Sistem birokrasi sipil Partai Komunis Tiongkok (PKT) juga menunjukkan sikap pasif, memilih menunda atau diam, sehingga sejumlah perintah strategis dari pusat gagal dieksekusi secara efektif.
Guncangan Pasca Penanganan Zhang Youxia dan Liu Zhenli
Seorang narasumber yang memahami situasi internal PKT, yang menggunakan nama samaran Tuan Feng, mengungkapkan bahwa penanganan terhadap Zhang Youxia dan Liu Zhenli sejak pertengahan Januari 2026 telah menimbulkan guncangan besar di tubuh militer. Dampaknya tidak terbatas pada struktur komando PLA, tetapi juga merembet ke mekanisme kerja tingkat tertinggi Partai.
Menurut Tuan Feng, sikap pasif dari perwira militer dan birokrasi sipil menunjukkan bahwa model “satu orang memegang Komisi Militer”—yang selama ini menjadi pilar kekuasaan Xi—kini menghadapi kesulitan operasional serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini berlangsung diam-diam, namun bersifat substantif.
Seruan Loyalitas yang Tak Sepenuhnya Dijawab
Dalam beberapa hari terakhir Januari 2026, pihak yang berkaitan dengan Zhang menuntut agar lima zona komando militer dan seluruh matra angkatan bersenjata menyatakan sikap tegas mendukung komando terpadu Komisi Militer Pusat. Namun, menurut sumber internal, implementasi di lapangan sangat terbatas.
Para analis menilai kondisi ini mencerminkan dua persoalan besar:
- Melemahnya daya eksekusi loyalitas politik di tubuh militer, dan
- Akumulasi masalah sistemik akibat ketergantungan jangka panjang pada kontrol politik, bukan profesionalisme militer, yang kini meledak secara bersamaan.
Militer dalam Mode “Menunggu dan Menghindar”
Sejumlah analis Beijing menegaskan bahwa suasana internal PLA saat ini bukan sekadar kegelisahan biasa, melainkan kecemasan kolektif disertai sikap menunggu. Walaupun arah politik Xi Jinping jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa otoritas pusat tidak lagi otomatis memicu respons dari bawah.
Seorang akademisi hukum tata negara di Beijing menyebut kondisi ini sebagai konsekuensi logis dari kontrol politik jangka panjang atas militer. Menurutnya, perbedaan daya tarik dan kapasitas eksekusi antara perwira profesional berpengalaman tempur dan Ketua Komisi Militer Pusat yang ditunjuk secara politis kini semakin mencolok.
Ia menambahkan, setelah Zhang Youxia disingkirkan, operasional militer semakin bergantung pada propaganda dan slogan politik, alih-alih sistem komando profesional yang solid.
Perubahan Tuduhan yang Terlalu Cepat
Akademisi tersebut juga menyoroti perubahan cepat narasi resmi PKT terkait Zhang Youxia dan Liu Zhenli. Dalam waktu kurang dari satu minggu—sekitar akhir Januari hingga awal Februari 2026—tuduhan resmi bergeser:
- dari merusak sistem tanggung jawab Ketua CMC,
- menjadi ancaman terhadap garis politik absolut Partai atas militer,
- lalu berubah lagi menjadi kasus korupsi.
Perubahan secepat ini sangat jarang terjadi di tingkat elit PKT dan dinilai mencerminkan hambatan serius dalam konsolidasi kekuasaan tingkat atas.
Sinyal Tak Lazim dari Media Militer
Pada 2 Februari 2026, media resmi militer PKT, PLA Daily, menerbitkan artikel yang menekankan agar seluruh perwira dan prajurit “teguh mendukung keputusan Komite Sentral Partai”.
Menurut para pengamat, penekanan semacam ini tidak lazim dalam teks politik militer yang biasanya bersifat normatif. Pengulangan dan penegasan berlebihan justru mengindikasikan bahwa konsensus dukungan internal belum terbentuk.
Seorang staf propaganda di salah satu zona komando menyatakan bahwa ini bukan sekadar penyesuaian redaksi, melainkan sinyal langsung untuk memaksa implementasi perintah. Jika kepatuhan harus terus-menerus ditegaskan dalam dokumen otoritatif, itu berarti akar rumput militer masih memilih diam, menunda, atau menunggu perkembangan.
Resistensi Meluas ke Birokrasi Sipil
Tuan Feng menambahkan bahwa resistensi pasif kini tidak hanya terjadi di militer, tetapi juga menyebar ke sistem birokrasi sipil. Dalam situasi seperti ini, jika pucuk pimpinan mendorong keputusan berisiko tinggi, kepatuhan di permukaan dapat runtuh dengan cepat, sehingga melumpuhkan operasional tingkat atas PKT.
Pelajaran Sejarah dari Zhongnanhai
Seorang mantan staf yang pernah dekat dengan lingkaran Jiang Zemin mengungkapkan detail sejarah yang relevan. Pada April 1999, saat praktisi Falun Gong melakukan aksi damai di Zhongnanhai, Jiang Zemin mencoba mengerahkan militer ke Beijing. Namun, perintah tersebut tidak dijalankan.
Jiang kala itu secara terbuka mengkritik Wakil Ketua KMP yang memegang kekuasaan nyata karena dianggap tidak kooperatif. Meski lama disegel, peristiwa ini dikenal luas di kalangan elit militer dan menunjukkan bahwa slogan “Partai mengendalikan senjata” selalu memiliki celah laten antara tekanan politik dan pelaksanaan nyata.
Kontrol Formal yang Kian Kosong
Para analis Beijing menyimpulkan bahwa PKT saat ini masih mempertahankan kontrol formal atas militer, tetapi kontrol tersebut semakin kosong secara substansi. Militer tampak patuh di permukaan, namun semakin enggan menanggung risiko dan konsekuensi atas keputusan kepemimpinan tertinggi.
Dalam kondisi normal, sistem masih berjalan. Namun, jika melibatkan aksi besar atau keputusan ekstrem, kepatuhan semu ini berpotensi runtuh dengan cepat, menyebabkan kebijakan macet di tahap eksekusi.
Retakan yang Bisa Melebar
Seorang akademisi senior menilai bahwa langkah Xi Jinping terhadap Zhang Youxia justru membuka retakan mendalam yang telah lama tersembunyi antara militer profesional dan elit kekuasaan politik. Penunjukan politis yang tidak sejalan dengan kultur perwira profesional membuat sistem komando semakin kehilangan efektivitas.
Ia memperingatkan bahwa slogan “Partai mengendalikan senjata” berisiko merosot dari mekanisme nyata menjadi sekadar jargon politik. Dalam beberapa minggu ke depan, setiap gejolak kecil di Beijing dapat menjadi jendela penting untuk mengamati pelebaran retakan kekuasaan ini. (***)
