Berdampingan! Sebuah pemandangan geopolitik baru lahir. Piagam Board of Peace (BoP)—badan internasional ditandatangani banyak pihak, diklaim sebagai solusi baru bagi Jalur Gaza. Hal itu merupakan inisiasi Trump yang mewakili representasi Paman Sam.
Dibalik jabat tangan para petinggi dunia dalam instruksi Trump tersebut, apakah situasi ini secara nyata akan mampu menghadirkan kemerdekaan Palestina? Atau sekadar menjadi pergeseran arus diplomasi dunia yang semakin pragmatis dan transaksional?
Keberadaan Board of Peace bukanlah organisasi multilateral biasa layaknya PBB. Posisi strukturalnya menempatkan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dan kewajiban kontribusi sebesar US$1 miliar (sekitar Rp16,75 triliun) bagi negara yang menginginkan keanggotaan permanen, BoP memperkenalkan model diplomasi berbayar untuk bermain (pay-to-play). (Sadewa, 2026)
Analisis awal dalam membaca semiotika struktur organisasi memperlihatkan dominasi Trump sebagai penentu, tidak berbeda dengan hak istimewa “veto” yang dimiliki di badan PBB, bahkan lebih eksesif bertindak menjadi penentu (playing as god).
Situasi tersebut dengan mudah terbaca, meski Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia adalah langkah konkret, bukan sekadar kecaman retoris.
Dalam telaah teoritis, langkah Indonesia dapat dibaca melalui perspektif Realisme Neoklasik di mana pemimpin negara merespons tekanan sistem internasional dengan manuver yang sangat pragmatis. (Yang et al., 2023)
Ketika lembaga internasional tradisional seperti PBB mengalami kebuntuan karena hak veto, semua negara termasuk Indonesia melakukan manuver bebas untuk mengamankan posisi dan kepentingan nasional, termasuk melalui jalur diplomasi personal dengan Washington. (Laksmana, 2021)
Pertanyaan selanjutnya: Adakah jaminan akan kepastian keamanan dari guncangan hebat geopolitik dunia saat ini? Ataukah situasi ini akan menyeret lebih jauh eksistensi Indonesia dalam ketegangan yang ada? Lantas di mana komitmen kita akan dukungan hak merdeka segala bangsa, sebagaimana termuat dalam konstitusi terhadap Palestina?
Pembangunan dan Penghapusan IdentitasPoin paling krusial dalam BoP—dari visi New Gaza yang dipresentasikan Jared Kushner—menggambarkan masa depan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah, dipenuhi gedung pencakar langit dan pusat wisata.
Dalam kerangka sosiologis, pendekatan ini dikritik karena memperlakukan Gaza sebagai kanvas kosong dan mengabaikan aspek historis dan posisi sejarah penderitaan serta hak politik penduduk aslinya. (Ahmad, 2026)
Pada aspek filosofi hukum internasional, secara tradisional substansi terpenting bagi sebuah bangsa adalah menjunjung tinggi kedaulatan internal sebagai hak dasar untuk menentukan nasib sendiri. (Kusumatmadja, 2003)
Sedangkan dalam formulasi BoP, terjadi kecenderungan yang menempatkan Palestina di bawah perwalian internasional dengan sifat teknokratis. (Shaath, 2026)
Harus dipahami bila pembangunan ekonomi yang akan dilakukan di Gaza tanpa penyelesaian politik yang adil, kemerdekaan yang telah dijanjikan akan berisiko menjadi sebuah perdamaian semu. (Sabaruddin, 2026)
Selain itu, identitas asli Gaza akan mengalami delegitimasi, terhapuskan dari jejak dunia, serta menjadi objek pelengkap penderita dari mimpi yang dipimpin Paman Sam dan diikuti para pengekornya.
Tidak ada kepastian mengikuti jejak Trump akan dapat mampu mengubah desain papan peta yang telah diatur. Menarik untuk memahami keterangan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney yang mengkritik hegemoni Amerika dengan menyerukan bersatunya kekuatan non adidaya agar dapat menjadi pemain setara atau hanya menjadi isi dari daftar menu.
Tumpang Tindih dengan PBBKehadiran BoP memicu kekhawatiran akan masa depan PBB. Meskipun kedudukan Paman Sam di PBB juga dilengkapi dengan senjata hak veto, nampanya hal tersebut masih dianggap kurang powerfull. Trump mewakili gagasan besarnya tentang MAGA—Make America Great Again dalam kerangka bertindak sebagai pengatur laku.
Hal tersebut tecermin dari aksi polisionil menangkap Nicolas Maduro—Presiden Venezuela seolah tanpa perlawanan, memperlihatkan superioritas, dengan mencoba menggeser pendulum dunia yang mulai tersebar. Kondisi BoP dengan strukturnya yang independen dan otoriter berpotensi menciptakan hukum dunia yang bersaing di luar orbit PBB. (Nurwijoyo, 2026)
Sikap dua kaki Indonesia menjadi sebuah ambigu, posisinya selama ini menjadi pendukung setia sistem multilateral: dengan tetap terlibat dalam kerangka diplomasi dan kerja sama dalam naungan PBB, tetapi juga bergabung dalam klub yang menantang universalitas norma PBB jelas membingungkan. (Hamid, 2026)
Premis politik luar negeri yang bebas aktif—sebagaimana digagas Mohammad Hatta (1948)—mengamanatkan Indonesia untuk tidak memihak blok mana pun.
Sementara itu dalam dunia yang semakin multipolar, prinsip ini bertransformasi menjadi strategi yang lebih asertif untuk meningkatkan profil internasional Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang berpengaruh (Wicaksana, 2022).
Refleksi pentingnya, dengan keterlibatan di BoP, apakah benar posisi seperti itu dapat diaktualisasikan? Atau hanya menjadi pembenar atas semua tindakan Trump?
Kompas KonstitusiTantangan terbesar Indonesia bukan hanya pada kontribusi finansial US$1 miliar yang mungkin membebani APBN, melainkan juga pada konsistensi moral. Aksi diplomasi yang diambil dalam gejolak dunia harus ditimbang dengan cermat dan tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi pengakuan politik (Hamid, 2026).
Pada akhirnya, keterlibatan dalam Board of Peace harus dipastikan tetap selaras dengan amanah Pembukaan UUD 1945: menghapuskan penjajahan dari atas dunia (Hatta, 1953).
Kedaulatan Palestina adalah soal keadilan sejarah, bukan sekadar stabilitas kawasan atau daya tarik investasi (Masyrofah, 2023).
Indonesia perlu mereorientasi kompas diplomasinya, harus tetap tertuju pada kemerdekaan penuh Palestina sebagai bangsa berdaulat, bukan hanya menjadi bulan-bulanan objek administrasi dari pihak asing—sesuatu yang sesungguhnya sangat kita tentang.
