Markas Penipuan Daring di Kamboja Nyamar Jadi Kantor Polisi

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Fakta mengejutkan terungkap dari penggerebekan pusat penipuan daring (online scam) di wilayah O’Smach, Kamboja, dekat perbatasan Thailand. Untuk meyakinkan dan menekan korban, sindikat kejahatan lintas negara tersebut diketahui membangun studio palsu yang dirancang menyerupai kantor polisi, lengkap dengan seragam aparat penegak hukum dari berbagai negara, termasuk atribut Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Temuan ini terungkap setelah kompleks penipuan tersebut ditinggalkan secara terburu-buru oleh para operatornya. Mereka melarikan diri menyusul pengambilalihan wilayah perbatasan oleh militer Thailand pascakonflik bersenjata yang terjadi di kawasan tersebut.

Dalam laporan yang dikutip dari Associated Press (AP) pada Selasa (4/2/2026), terlihat seragam polisi berwarna cokelat yang sengaja dibuat menyerupai seragam Polri. Meski tidak identik secara detail, seragam tersebut dilengkapi dengan bordiran tulisan “Polri” serta tanda pangkat bertuliskan Polri, cukup untuk menciptakan kesan otoritas bagi korban yang dihubungi secara daring.

Selain seragam, sindikat tersebut juga menyiapkan latar belakang kantor polisi tiruan, lengkap dengan bendera nasional dan logo-logo resmi, untuk digunakan dalam panggilan video.

“Ruangan-ruangan ini dirancang untuk meniru kantor polisi dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Singapura, guna menipu korban melalui panggilan video,” tulis AP dalam laporannya.

Dengan modus ini, para pelaku menyamar sebagai petugas penegak hukum dan menuduh korban terlibat kasus pidana, pencucian uang, atau kejahatan siber. Korban kemudian dipaksa mentransfer uang dengan dalih penyelesaian perkara.

Pada Senin (2/2/2026), militer Thailand memasuki kompleks tersebut setelah mengambil alih kendali wilayah perbatasan. Foto-foto yang dirilis AP menunjukkan tentara Thailand berjalan melewati seragam polisi palsu, backdrop kantor polisi, serta peralatan kerja yang ditinggalkan begitu saja.

Di dalam bangunan, tampak komputer, ponsel, dan perangkat komunikasi yang sebagian rusak dan berserakan, mengindikasikan evakuasi mendadak oleh para pelaku.

Tak hanya peralatan penipuan, aparat juga menemukan sebuah alat penyetrum listrik (taser) yang tergeletak di atas meja. Alat ini diduga digunakan oleh pengelola kompleks untuk mendisiplinkan atau menghukum pekerja yang gagal memenuhi target penipuan atau mencoba melarikan diri.

Laporan AP menyebutkan bahwa praktik kekerasan terhadap pekerja merupakan hal umum di pusat-pusat penipuan daring di Asia Tenggara, di mana ribuan orang diduga dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.

Di dalam kompleks tersebut juga ditemukan kamar-kamar sempit yang digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja. Di ruangan itu terdapat pakaian, sisa makanan, serta barang-barang pribadi yang ditinggalkan.

Banyak pekerja diyakini direkrut dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun setelah tiba di lokasi justru dipaksa bekerja sebagai penipu daring. Paspor mereka disita, pergerakan dibatasi, dan ancaman kekerasan menjadi alat kontrol utama.

Penggunaan atribut Polri dan aparat negara lain menunjukkan bahwa sindikat ini bekerja dengan tingkat perencanaan tinggi. Mereka tidak hanya mengandalkan skrip penipuan, tetapi juga membangun visual dan psikologis otoritas untuk menekan korban.

Dengan menyamar sebagai aparat resmi, korban dibuat panik, takut, dan tidak sempat memverifikasi kebenaran informasi, sehingga lebih mudah diarahkan untuk mentransfer dana.

Pemalsuan atribut Polri ini dinilai berbahaya karena: Merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,  Membuat korban sulit membedakan aparat asli dan penipu dan Memperluas skala penipuan lintas negara dengan menyasar WNI maupun warga asing.

Kasus ini juga menambah panjang daftar modus penipuan online yang melibatkan simbol negara Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, KBRI Phnom Penh terus mengupayakan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat atau menjadi korban eksploitasi di sindikat penipuan daring di Kamboja.

Upaya tersebut dilakukan menyusul penggerebekan sejumlah pusat scam oleh otoritas setempat. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi WNI, termasuk memberikan pendampingan hukum dan kemanusiaan.

Kasus ini kembali menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk: Waspada terhadap panggilan video atau telepon yang mengaku dari aparat,  Tidak langsung percaya pada penggunaan seragam atau logo resmi dan Selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi instansi terkait.

Penegak hukum juga mengimbau agar korban segera melapor jika mengalami modus serupa.

Terungkapnya markas online scam di O’Smach memperlihatkan betapa canggih dan manipulatifnya metode sindikat penipuan internasional. Pemalsuan atribut Polri bukan hanya bentuk kejahatan siber, tetapi juga ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan keamanan lintas negara.

Kerja sama regional dan kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai kejahatan ini.