Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada awal tahun 2026 melemah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan ini dipicu tidak berulangnya setoran dividen perbankan seperti yang terjadi pada periode sama tahun lalu.
Hingga Januari 2026, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp 33,9 triliun, turun dibandingkan Januari 2025 yang mencapai Rp 42,1 triliun. Secara tahunan, kinerja PNBP terkontraksi 19,7%.
“Kinerja PNBP juga melemah dengan pertumbuhan negatif sebesar 19,7% akibat tidak berulangnya setoran dividen perbankan sebesar Rp 10 triliun pada tahun sebelumnya,” kata Purbaya dalam rapat bersama DPR Komisi XI, Rabu (4/2).
Menurutnya, faktor utama penurunan berasal dari pos pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND). Pada 2025, KND turun signifikan menjadi Rp 12,7 triliun.
Namun, penurunan tersebut bukan mencerminkan pelemahan kinerja badan usaha milik negara (BUMN).
Penurunan KND terjadi karena kebijakan pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan.
“Penurunan ini bukan cerminan perlemahan kinerja BUMN, melainkan konsekuensi kebijakan pengalihan dividen,” ujarnya.
Secara tahunan, kontribusi PNBP sepanjang 2025 masih tergolong solid. Total PNBP tercatat mencapai Rp 534,1 triliun dan melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
Purbaya mengatakan pencapaian itu mencerminkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan layanan kementerian dan lembaga, penguatan penegakan hukum, serta perbaikan tata kelola penerimaan negara.
Meski demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp 584,4 triliun.
Sebagai informasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, dividen BUMN dialihkan ke BPI Danantara, sehingga tidak lagi masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
