Pilihan Bergabung ke Dewan Perdamaian Dianggap Realistis

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, anggota DPR, serta akademisi ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menjelaskan keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian. Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden menerima semua masukan, risiko, dan kritik secara terbuka, sekaligus menegaskan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Pilihan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian juga dianggap realistis.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi hubungan internasional, dan peneliti lembaga think tank berlangsung di Istana Merdeka. Rapat yang berlangsung selama sekitar empat jam itu dihadiri, antara lain, oleh Alwi Shihab (Menlu 1999-2001), Hassan Wirajuda (Menlu 2001-2009), Marty Natalegawa (Menlu 2009-2014), Retno Marsudi (Menlu 2014-2024), Dino Patti Djalal (Wamenlu 2014), dan AM Fachir (Wamenlu 2014-2019).

Beberapa akademisi Hubungan Internasional yang hadir, di antaranya, Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran, Bandung dan Ikrar Nusa Bhakti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, ada pula Pendiri Center for International and Strategic Studies (CSIS) Jusuf Wanandi, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS Lina Alexandra, serta Peneliti Senior CSIS Philips J Vermonte.

Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace.

Sehari sebelumnya, Presiden juga memanggil pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam. Beberapa di antaranya berasal dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Muslimat NU, Fatayat NU, dan Syarikat Islam.

Baik dengan pimpinan ormas Islam maupun para menlu, wamenlu, serta akademisi hubungan internasional, Presiden menjelaskan argumentasi mengenai bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, langkah politik luar negeri itu dikritik banyak pihak tidak terkecuali yang diundang ke Istana. Mereka mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina karena keberadaan Dewan Perdamaian dinilai problematik.

Dino menuturkan, suasana diskusi antara Presiden dan sejumlah tokoh sangat terbuka. Pertemuan membahas mengenai risiko, opsi, ”ranjau”, dan skenario yang bisa membahayakan Indonesia ke depan ketika bergabung dengan Dewan Perdamaian. Presiden juga menyadari bahwa Dewan Perdamaian adalah satu-satunya opsi yang tersedia saat ini untuk menghentikan gencatan senjata, walau risiko tetap tinggi, termasuk pelanggaran oleh Israel dan tekanan dari Amerika Serikat.

”Kesan saya adalah beliau, Presiden Prabowo itu, mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace (BoP),” kata Dino seusai pertemuan.

Presiden, menurut Dino, juga menekankan prinsip hati-hati dan penuh pertimbangan ketika memilih bergabung dengan Dewan Perdamaian. Presiden memegang opsi keluar jika situasi bertentangan dengan kepentingan nasional. Selama bergabung, Presiden menegaskan bahwa tujuan utama dari bergabung ke Dewan Perdamaian adalah untuk Palestina merdeka.

”Ini baru beberapa hari BoP berjalan, jadi jalan masih panjang. Kita doakan tujuan paling utamanya yaitu two-state solution, Palestina merdeka itu bisa tercapai,” ucap Dino.

Hassan Wirajuda menilai, Presiden memberikan banyak informasi mengenai berbagai hal yang menarik perhatian publik, utamanya yang terkait dengan pembentukan Dewan Perdamaian. Sebab, sering kali informasi yang diberikan terkait politik luar negeri sangat terbatas.

Dalam pertemuan dijelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian diambil setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Pertama, di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York, Amesika Serikat, pada akhir tahun lalu. Indonesia juga berkonsultasi dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam. Delapan negara ini nantinya menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan.

”Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol. Tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace,” ucap Hassan.

Di sisi lain, Hassan juga menyinggung pembentukan Dewan Perdamaian yang tidak menyertakan PBB. Ia mencontohkan bahwa dalam sejarah PBB, banyak upaya konflik resolusi yang dilakukan di luar kerangka PBB. Salah satunya saat Indonesia berunding dengan Belanda pada 1949 juga sesungguhnya ada di luar PBB.

Amerika juga pernah membantu Indonesia untuk ikut dalam perundingan Konferensi Meja Bundar dengan menekan Belanda. Begitu pula saat pengembalian Irian Barat, Amerika memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Ellsworth Bunker, berunding di Virginia sehingga menghasilkan Perjanjian New York.

”Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya,” kata Hassan.

Menurut Alwi, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Komitmen untuk mencapai solusi dua negara diibaratkan seperti ’harga mati’. Bahkan, jika sudah tidak sejalan dengan cita-cita Indonesia, Indonesia akan segera keluar dari Dewan Perdamaian.

”Presiden tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina,” tutur Alwi.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui, keputusan Presiden agar Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian menuai kritik dari berbagai pihak. Kondisi itu diibaratkan dengan alat permainan rubik’s cube, penuh warna, tetapi tidak selaras. Namun, itu akan menjadi senada ketika seluruhnya diselaraskan.

”Kita kalau melihat sesuatu itu (seperti) kita melihat kubus rubik’s cube. Kalau dilihat dari berbagai sisi, kan, warnanya beda-beda. Tetapi, setelah semuanya melihat dari situasi yang dari sudut pandang yang menyeluruh dan komprehensif, kita sama-sama sepakat bahwa itu adalah (seperti) benda yang namanya rubik’s cube,” kata Sugiono.