OTT di KPP Madya Banjarmasin, KPK Amankan Uang Rp1 Miliar Lebih Terkait Restitusi PPN

Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan menyita uang tunai lebih dari Rp1 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan informasi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026.

"Tim mengamankan uang tunai sekitar Rp1 miliar lebih," ungkapnya.

OTT ini dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2026, dan melibatkan Kepala KPP Madya Banjarmasin bernama Mulyono, serta dua orang lainnya.

KPK menyebut bahwa operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan pihak swasta di sektor perkebunan.

"Jadi, terkait dengan restitusi PPN yang diajukan oleh pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin, nilai restitusi mencapai puluhan miliar rupiah," ia mengungkapkan.

OTT di KPP Madya Banjarmasin merupakan operasi tangkap tangan keempat yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

Secara khusus, ini merupakan OTT kedua yang terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak pada tahun yang sama.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang di KPP Madya Jakarta Utara.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengumumkan bahwa OTT tersebut terkait dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:

Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi (DWB); Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, Agus Syaifudin (AGS); Tim Penilai, Askob Bahtiar (ASB); Konsultan pajak, Abdul Kadim Sahbudin (ABD); serta Staf PT Wanatiara Persada, Edy Yulianto (EY).

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Banjarmasin.

Penetapan tersangka akan diumumkan setelah proses penyelidikan awal selesai dilakukan.