jpnn.com - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut gelombang penolakan terhadap keputusan Indonesia masuk Board of Peace (BoP) sebagai akibat kurangnya komunikasi publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait kebijakan tersebut.
Diketahui, beberapa organisasi keagamaan hingga eks Wamenlu sempat menyatakan sikap menolak keterlibatan Indonesia di BoP.
BACA JUGA: Indonesia Buka Peluang Evaluasi Keanggotaannya di Board of Peace
"Tanpa adanya komunikasi bisa jadi menyebabkan muncul reaksi yang menolak keputusan Indonesia masuk Board of Peace," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Rabu (4/2).
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu meyakini kajian terhadap masuknya Indonesia ke BoP dilakukan matang.
BACA JUGA: Jaringan Gusdurian Minta RI Mundur dari BoP Bentukan Donald Trump
Namun, dia melihat komunikasi publik soal kajian itu tidak disampaikan secara cepat dan tepat ke masyarakat.
"Akibatnya berbagai lapisan masyarakat tidak memahami mengapa keputusan tersebut diambil," ujar Jamiluddin.
BACA JUGA: Kejahatan Pasar Modal MPAM, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka
Dia mengatakan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan mantan menlu dan wamenlu sebenarnya upaya menyampaikan komunikasi terkait keputusan Indonesia merapat ke BoP.
"Setidaknya bisa jadi akan ada kesepahaman terkait Indonesia masuk Board of Peace," ungkap Jamiluddin.
Dia menuturkan masalah Indonesia masuk BoP memang berkaitan komunikasi publik, sehingga muncul perbedaan pemahaman mengenai urgensi negara merapat ke organisasi bentukan Presiden AS Donald Trump.
"Hal itu kiranya jadi pembelajaran bagi Menlu Sugiono, keputusan yang baik bisa direspons negatif hanya karena tidak ada komunikasi, karena itu, menlu sebaiknya lebih terbuka sehingga kasus seperti itu tidak terulang lagi," ujarnya. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan



/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2023%2F02%2F12%2Fc64274a6-68da-4b0c-8359-a752e52300c8.jpg)