Dari warung makan pinggir jalan hingga restoran dalam pusat perbelanjaan, pelaku usaha kini diberi tanggung jawab untuk "melabeli" produknya sebagai halal.
Pemerintah gencar mendorong program sertifikasi halal bagi pedagang dan pengusaha, dengan harapan semakin banyak produk yang terjamin kehalalannya dan konsumen merasa lebih aman dalam memilih makanan maupun barang konsumsi lainnya.
Namun, di tengah masifnya program tersebut, muncul pertanyaan penting: Sejauh mana sertifikasi halal benar-benar bisa menjamin konsumen?
Di lapangan, banyak pelaku usaha kecil menjalankan produksi secara sederhana dan berbasis kebiasaan. Tidak sedikit yang memaknai produk halal sebatas produk yang tidak mengandung unsur haram dari sisi bahan. Padahal, kehalalan suatu produk tidak ditentukan oleh satu aspek saja, tetapi oleh rangkaian aspek yang saling berkaitan.
Secara konsep, sistem jaminan produk halal bertujuan melindungi konsumen—khususnya umat Muslim—agar terhindar dari produk konsumsi yang mengandung bahan atau unsur yang bersifat haram maupun meragukan.
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Dengan kata lain, halal bukan semata-mata soal komposisi, melainkan soal sistem yang harus dijaga secara menyeluruh.
Tidak hanya bahan, proses produksi juga menjadi titik krusial dalam penentuan kehalalan suatu produk. Di sanalah bahan diolah, dicampur, dimasak, atau dikemas. Penggunaan peralatan yang sama untuk produk halal dan nonhalal, kebersihan fasilitas produksi, dan potensi kontaminasi silang merupakan faktor yang dapat memengaruhi status kehalalan suatu produk.
Dengan demikian, proses produksi bukan sekadar tahapan teknis, melainkan juga bagian dari sistem yang menentukan apakah sebuah produk layak disebut halal.
Aspek penyimpanan juga memegang peranan penting. Produk halal harus disimpan secara terpisah dari bahan atau produk yang tidak halal agar tidak terjadi pencampuran atau kontaminasi.
Kondisi gudang, wadah penyimpanan, hingga cara penataan barang menjadi bagian dari rantai kehalalan yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ini, penyimpanan bukan sekadar urusan logistik, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral produsen terhadap konsumennya.
Selain itu, sertifikasi halal kerap dipersepsikan sebagai proses satu kali. Setelah sertifikat diperoleh, muncul anggapan bahwa kewajiban telah tuntas. Padahal, dalam praktik usaha, perubahan bahan baku, pemasok, maupun metode pengolahan dapat terjadi sewaktu-waktu.
Jika perubahan tersebut tidak disertai pembaruan informasi dan pengawasan yang konsisten, status kehalalan produk dapat bergeser tanpa disadari oleh konsumen. Di sinilah komitmen pelaku usaha diuji untuk menjaga “janji” yang telah disampaikan kepada publik.
Kepercayaan yang telah dibangun pada konsumen seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ketika sebuah produk mencantumkan label halal, produsen sejatinya sedang menyampaikan janji kepada konsumen bahwa seluruh proses produksinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika janji tersebut dilanggar, yang terdampak bukan hanya satu produk, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi secara keseluruhan.
Dengan demikian, sertifikasi halal memang penting sebagai alat perlindungan konsumen, tetapi jaminan itu hanya bermakna jika diiringi komitmen nyata dalam setiap proses produksi hingga produk sampai ke tangan masyarakat.
