Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Presiden Prabowo kumpulkan mantan menteri luar negeri untuk menyatukan visi diplomasi dan kemanusiaan
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah krusial dalam memantapkan arah kebijakan luar negeri Indonesia melalui konsolidasi besar bersama para tokoh diplomasi lintas generasi.
Dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026, Indonesia menyepakati arah strategis keanggotaan dalam Board of Peace, sebuah langkah yang dinilai memperkuat posisi tawar Jakarta di panggung internasional.
Pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh pejabat aktif, tetapi juga melibatkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri guna menyatukan visi diplomatik.
Fokus utama diskusi ini adalah memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum global tersebut tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan kemanusiaan.
Kekuatan Penyeimbang Global
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa seluruh elemen diplomatik yang hadir memiliki pandangan yang selaras mengenai langkah Indonesia ke depan. Menurutnya, diskusi berlangsung produktif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif strategis.
"Seluruh tokoh menyampaikan pertimbangan yang pada intinya sudah koheren. Terdapat kesamaan arah dan pemikiran yang kuat mengenai posisi Indonesia dalam organisasi tersebut," ujar Sugiono saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Senada dengan hal tersebut, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti potensi Indonesia sebagai bagian dari kekuatan kolektif.
Ia menekankan bahwa kehadiran Indonesia bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya termasuk Arab Saudi, Turki, dan Mesir akan memberikan warna baru dalam pengambilan keputusan internasional.
"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang signifikan di dalam Board of Peace. Ini adalah bentuk diplomasi aktif kita untuk mengawal penyelesaian konflik kemanusiaan, khususnya di Gaza," jelas Hassan.
Komitmen Teguh terhadap Palestina
Salah satu poin paling krusial yang ditegaskan dalam pertemuan tersebut adalah konsistensi Indonesia terhadap isu Palestina.
Di tengah kekhawatiran mengenai perubahan arah kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bahwa keanggotaan di Board of Peace justru menjadi instrumen baru untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi yang sangat jelas terkait prinsip diplomasi Indonesia.
"Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah meninggalkan komitmen terhadap Palestina. Prinsip two-state solution (solusi dua negara) adalah harga mati," ungkap Alwi.
Ia menambahkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam badan perdamaian ini merupakan bentuk pembelaan konkret yang lebih diplomatis dan strategis guna mendorong perdamaian yang adil di Timur Tengah.
Dengan tercapainya konsensus di kalangan diplomat senior ini, pemerintah kini memiliki legitimasi moral yang lebih kuat untuk melangkah di Board of Peace. Keanggotaan ini diharapkan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi motor penggerak perdamaian global yang inklusif.
Editor: Redaksi TVRINews
