JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengungkap awal mula Indonesia akhirnya bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Arif mengungkap, Indonesia dan tujuh negara mayoritas Muslim di dunia bersepakat memiliki forum untuk menangani masalah di Timur Tengah, termasuk Palestina.
"Jadi sebenarnya awalnya ini kan pertemuan dari negara-negara OKI, negara-negara Islam, negara Muslim terbesar di dunia. Mesir, Jordan, Saudi, UAE, Qatar, kemudian ada dari kita yang non-Timur Tengah, ada Turki, Indonesia, Pakistan," kata Arif di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: Prabowo Diminta Jaga Board of Peace Trump Tak Keluar dari Mandat PBB
Hal ini berawal saat delapan negara tersebut bertemu di New York.
Kala itu ada pertemuan tingkat menteri luar negeri hingga tingkat kepala negara.
Dalam pertemuan itu, kedelapan negara menyadari persoalan Palestina semakin rumit dan sulit sehingga harus ada keputusan baru.
"Jadi mereka bertemu lalu membahas kira-kira ini persoalan seperti apa yang bisa diselesaikan dan delapan negara ini punya sebuah kesepakatan bahwa kita akan buat suatu platform bersama yang akan mengkoordinasikan posisi bersama mengenai masalah Timur Tengah," jelasnya.
Baca juga: Wamenlu: Komite di Board of Peace akan Diisi Teknokrat Palestina
Dari situ kemudian muncul suatu kesepakatan terkait konflik yang terjadi di Palestina.
"Ada suatu kesepakatan bersama untuk konsultasi secara rutin mengenai semua hal terkait dengan masalah Palestina. Jadi kita diskusinya tidak sendirian. Jadi teman-teman media juga harusnya melihat bahwa ini merupakan kerja bersama ya dari negara-negara delapan tersebut," kata Arif.
Menurutnya, pertemuan Indonesia dengan tujuh negara mayoritas Muslim tersebut juga berlangsung beberapa kali.
Dari pertemuan intens itu akhirnya ada kesepakatan untuk mencari solusi bagi Palestina.
Salah satunya lewat Dewan Perdamaian.
"Mereka bertemu beberapa kali dan mereka kemudian melihat perlunya suatu suara yang bersama antara negara-negara tersebut soal Palestina, perlu berkoordinasi yang kuat, untuk mencari solusi yang benar-benar tepat cepat," tuturnya.
Pernyataan Eks MenluSecara terpisah, eks Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda juga mengatakan Indonesia telah melalui proses konsultasi yang erat sebelum memutuskan bergabung Dewan Perdamaian.
Hal ini diungkap Hassan usai mendapat penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Rabu (4/2/2026).


/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F08%2F18%2F1b1a6360be79bac96619aaa4eaac2e62-20250818AGS_2.jpg)

