Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Waka MPR Soroti Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin

jpnn.com
4 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA -
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berduka atas kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) bunuh diri karena tidak bisa membeli buku dan alat tulis untuk belajar.

Eddy berharap kasus tersebut harus menjadi yang terakhir.

BACA JUGA: Siswa SD Bunuh Diri di Ngada NTT, Atalia Praratya DPR Dorong Penguatan Sekolah Rakyat

"Kasus ini jadi wake up call untuk kita semua bahwa ada yang harus diperbaiki secara menyeluruh dalam upaya perlindungan sosial terhadap saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (5/2).

Dia mengingatkan Pasal 34 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28H Ayat 3 UUD 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sekaligus juga perlindungan sosial.

BACA JUGA: Siswa Bunuh Diri di Ngada, Puan: Kesehatan Mental Anak Harus Jadi Perhatian

"'Kasus ini harus jadi yang terakhir," tegasnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga meminta pemerintah daerah NTT baik gubernur, bupati, camat hingga kepala desa untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo bahwa dalam pembangunan ekonomi ini tidak boleh ada yang ditinggalkan.

BACA JUGA: Prabowo Beri Perhatian Khusus pada Kasus Siswa Bunuh Diri di NTT

"Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo sudah tegaskan bahwa dalam kebijakan beliau no one is left behind . Dalam pembangunan ekonomi tidak boleh ada yang ditinggalkan. Arahan ini harus diimplementasikan dengan monitoring dan perlindungan bagi warga miskin oleh struktur pemerintahan terdekat di desa, kecamatan dan kabupaten," jelasnya.

Terakhir, Waketum PAN ini juga meminta evaluasi berkala terhadap data dan distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan.

"Pemerintah pusat sudah menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dan karena itu harus dipastikan penyaluran di tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar berhak," tutup Eddy. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
• 7 jam lalumerahputih.com
thumb
KPK Tangkap 17 Orang saat OTT di Bea Cukai
• 25 menit laluviva.co.id
thumb
Sepanjang 2025, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%
• 4 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kolaborasi Sangat Penting dalam Wujudkan Pembangynan Infrastruktur
• 20 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
ADPI: Desain Produk dan Struktur Ekonomi Belum 'Ramah' bagi Pekerja Informal
• 35 menit lalubisnis.com
Berhasil disimpan.