Digitalisasi, IT, dan Ilusi Kemajuan: Ketika Data Masih Sekadar Pelengkap

Digitalisasi di sektor publik kerap ditandai oleh hal-hal yang mudah dilihat: bertambahnya aplikasi, sistem yang semakin terintegrasi, serta infrastruktur teknologi yang terus diperkuat. Berbagai platform dibangun, dashboard diperkenalkan, dan istilah transformasi digital semakin sering digunakan. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah cara kita mengambil keputusan benar-benar ikut berubah, atau hanya proses administratifnya saja yang kini berbasis digital?

Dalam banyak organisasi, kemajuan digital masih dipahami terutama dari sisi IT. Selama sistem berjalan, aplikasi tersedia, dan data tersimpan, transformasi dianggap telah terjadi. Sayangnya, data yang dihasilkan dari berbagai sistem tersebut belum sepenuhnya hadir sebagai dasar berpikir. Ia ada, tetapi belum benar-benar digunakan. Di sinilah ilusi kemajuan mulai terbentuk.

Dalam praktik sehari-hari, keputusan strategis sering kali masih bertumpu pada intuisi, pengalaman personal, atau pertimbangan kedekatan. Data biasanya hadir belakangan, sekadar sebagai penguat atas keputusan yang telah diambil. Pola ini berlangsung lama dan terasa nyaman, sehingga jarang benar-benar dipersoalkan.

Padahal, sebagian besar organisasi saat ini tidak kekurangan data. Sistem keuangan, kepegawaian, kinerja, hingga pelaporan program terus menghasilkan data dalam jumlah besar. Persoalannya bukan pada ketersediaan data, melainkan pada sejauh mana data tersebut digunakan untuk menguji asumsi, membaca pola, dan memperbaiki arah kebijakan.

Ketika data tidak dijadikan titik awal, evaluasi pun cenderung berhenti pada kesimpulan normatif. Kebijakan diulang, pendekatan lama dipertahankan, dan pembelajaran organisasi berjalan di tempat.

Salah satu akar persoalan terletak pada cara kita memulai digitalisasi. Pertanyaan yang sering diajukan adalah “sistem apa yang harus dibangun”, bukan “keputusan apa yang ingin kita ambil dengan lebih baik”. Akibatnya, IT perlahan menjadi tujuan, sementara data diposisikan sebagai konsekuensi dari sistem yang dibangun.

Fenomena ini terlihat jelas dalam pembangunan berbagai aplikasi internal, termasuk sistem kepegawaian. Aplikasi dirancang dengan arsitektur database yang rapi, platform yang terintegrasi, dan teknologi yang relatif canggih. Dari sisi administratif, organisasi dapat dengan mudah menyatakan bahwa mereka telah memiliki sistem dan basis data yang terintegrasi.

Namun setelah sistem berjalan, ceritanya sering berhenti di sana. Data yang terkumpul memang tersimpan dengan baik, tetapi lebih banyak berfungsi sebagai arsip digital. Informasi tentang riwayat pegawai, mutasi, pengembangan kompetensi, atau kinerja jarang diolah untuk melihat pola atau kecenderungan. Sistem hadir untuk memenuhi kewajiban pencatatan, bukan untuk membantu proses berpikir. Akibatnya, meskipun aplikasi sudah tersedia dan database saling terhubung, keputusan tetap diambil dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Jika data ingin benar-benar berperan, pendekatan ini perlu dibalik. Titik berangkatnya bukan lagi teknologi, melainkan keputusan. Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: keputusan apa yang ingin kita ambil dengan lebih baik?

Dari pertanyaan tersebut, kebutuhan data mulai terlihat dengan jelas. Data apa yang relevan, bagaimana cara mengolahnya, dan analisis seperti apa yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan tersebut. Pada tahap inilah teknologi dan sistem IT menemukan tempatnya secara alami—sebagai alat bantu, bukan sebagai tujuan akhir.

Dengan cara pandang ini, IT tidak kehilangan peran. Justru sebaliknya, perannya menjadi lebih bermakna karena mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, bukan sekadar memastikan sistem berjalan.

Dalam praktik digitalisasi, pengelolaan sistem dan data di instansi pemerintah umumnya terpusat pada satu fungsi. Di kementerian dan lembaga, fungsi ini biasanya dikenal sebagai Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Sementara di pemerintah daerah, peran serupa dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau unit sejenis. Terlepas dari perbedaan nomenklatur, fungsi inilah yang menjadi tulang punggung digitalisasi—mulai dari pengembangan aplikasi, pengelolaan infrastruktur, hingga penyimpanan dan integrasi data.

Dalam kesehariannya, perhatian unit ini sering kali terserap pada urusan teknologi yang bersifat operasional. Sistem harus selalu tersedia, aplikasi tidak boleh bermasalah, dan integrasi antarplatform harus terus dijaga. Kebutuhan-kebutuhan tersebut datang silih berganti dan menuntut penanganan segera. Akibatnya, ruang untuk mengolah dan memaknai data sering kali menjadi terbatas.

Pada titik tertentu, wajar jika muncul pertanyaan: apakah fungsi pengelolaan teknologi dan fungsi pengelolaan data perlu dipisahkan? Pertanyaan ini bukan tentang mana yang lebih penting. Keduanya sama-sama krusial dan saling bergantung. Namun ketika hampir seluruh energi organisasi terserap untuk memastikan sistem berjalan, data perlahan kehilangan posisinya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kesenjangan ini semakin terasa ketika melihat perbedaan karakter sumber daya manusia di dalamnya. Kompetensi IT menuntut respons cepat dan solusi teknis yang konkret. Sebaliknya, kerja data bersifat lebih reflektif dan analitis, membutuhkan ruang untuk membaca pola, menguji asumsi, dan menarik makna. Ketika dua cara kerja ini berada dalam satu unit tanpa pembagian peran yang tegas, urusan teknologi hampir selalu tampil lebih dominan.

Kondisi tersebut tercermin pula dalam perencanaan kegiatan. Aktivitas yang berkaitan dengan data sering kali masih berfokus pada pengumpulan dan konsolidasi dari produsen data. Padahal, ketika sistem telah terbangun dan integrasi data sudah tersedia, tantangan seharusnya bergeser ke tahap berikutnya.

Perhatian seharusnya mulai diarahkan pada bagaimana data ditambang, diolah, dan diterjemahkan menjadi insight yang relevan bagi pengambilan keputusan. Namun pada tahap inilah kebingungan sering muncul. Kegiatan apa yang tepat untuk fungsi data? Bagaimana menjadikan data yang sudah tersedia benar-benar bermakna bagi kebijakan?

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan ketiadaan data, melainkan belum tumbuhnya kapasitas dan budaya untuk mengolah data tersebut. Infrastruktur telah tersedia, sistem telah berjalan, tetapi data belum sepenuhnya difungsikan sebagai dasar berpikir.

Transformasi digital tidak gagal karena kurangnya teknologi. Ia sering kehilangan arah karena data belum benar-benar dijadikan rujukan utama. Selama kemajuan hanya diukur dari jumlah aplikasi, integrasi sistem, dan kecanggihan platform, digitalisasi akan tetap terlihat maju di permukaan, tetapi hampa di dalam.

Kemajuan baru akan terasa nyata ketika data tidak lagi sekadar disimpan, melainkan digunakan. Ketika keputusan mulai diuji dengan data, ketika asumsi berani dipertanyakan, dan ketika fungsi pengelolaan data—baik di Pusdatin maupun Dinas Kominfo—diberi ruang yang setara dengan fungsi teknologi. Di situlah transformasi digital berhenti menjadi slogan, dan mulai memberi arah.