KPK membongkar adanya dugaan suap di Ditjen Bea Cukai. Diduga, ada 'jatah' untuk oknum pegawai Bea Cukai yang diberikan rutin per bulan.
Kasus yang diungkap KPK lewat OTT ini terkait pengaturan jalur merah untuk impor barang di Ditjen Bea Cukai.
Pada Oktober 2025, diduga ada pemufakatan jahat antara Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; serta beberapa pihak swasta. Pemufakatan itu untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean, yakni jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang.
Seorang pegawai di Ditjen Bea Cukai bernama Filar diduga mendapatkan perintah dari Orlando untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70 persen.
Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang).
Dengan adanya pengkondisian tersebut, diduga terjadi pemberian 'jatah' kepada sejumlah pihak di Bea Cukai.
"Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR (Blueray) kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (5/2).
"Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai 'jatah' bagi para oknum di DJBC," sambungnya.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan soal nilai dari setoran jatah tersebut.
"Diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar Rp 7 miliar," kata Budi.
"Iya per bulan, jatah bulanannya mencapai Rp 7 miliar," imbuhnya.
KPK pun sedang mendalami para pihak yang diduga menerima setoran tersebut. "Ini masih akan terus didalami, kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain," ujar dia.
Terkait kasus dugaan suap pengaturan jalur impor barang itu, KPK menjerat enam orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan pejabat Bea Cukai.
Berikut daftarnya:
Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai 2024-Januari 2026;
Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
John Field selaku pemilik PT Blueray;
Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; dan
Dedy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray.
Lima tersangka kecuali John Field langsung ditahan oleh KPK. Asep menyebut John Field melarikan diri pada saat OTT. KPK meminta dia untuk kooperatif. Belum ada keterangan dari para pihak yang dijerat sebagai tersangka.
Pihak Bea Cukai belum berkomentar mengenai dugaan jatah bulanan yang diungkap KPK tersebut.
Kata PurbayaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Purbaya menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.
"Ya biar saja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada," kata Purbaya saat ditemui di kompleks parlemen.
Kendati tidak akan mengintervensi proses hukum, kata Purbaya, Kementerian Keuangan tetap akan melakukan pendampingan hukum terhadap anak buahnya tersebut.
"Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan ada pendampingan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum," ungkapnya.
