Netizen Maha Benar: Paradoks Kebebasan Berpendapat di Era Digital

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan aturan sementara terkait dengan batas usia akses media sosial untuk melindungi anak-anak dari dampak negatifnya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi langkah awal sebelum undang-undang resmi diberlakukan, dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini juga akan dibahas bersama DPR RI agar selaras dengan aturan yang sedang dirancang.

Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan serupa. Australia menetapkan usia minimum 16 tahun dengan verifikasi biometrik, sementara Prancis mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 15 tahun.

Selain itu, Vietnam dan Cina membatasi durasi penggunaan perangkat digital, sedangkan Florida, AS, melarang anak di bawah 14 tahun memiliki akun media sosial. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya global dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Di era digital saat ini, media sosial, seperti X, TikTok, Facebook, dan Instagram, telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas.

Platform-platform ini memungkinkan siapa saja untuk berbicara, berkomentar, dan berdebat tentang berbagai isu, dari politik hingga budaya pop. Namun, di balik kebebasan yang tampak menjanjikan ini, tersembunyi paradoks besar: netizen yang merasa maha benar.

Salah satu daya tarik utama media sosial adalah kemampuannya untuk mendemokratisasi opini. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, tanpa perlu menjadi tokoh publik atau pakar di bidang tertentu.

Sayangnya, kebebasan ini sering kali justru berujung pada kontrol opini oleh mayoritas. Jika seseorang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan arus utama, mereka bisa menjadi sasaran serangan kolektif, mulai dari hujatan hingga boikot digital.

Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial sering kali lebih bersifat semu daripada nyata. Demokratisasi opini tidak selalu berjalan seimbang karena adanya tekanan sosial yang kuat.

Dalam beberapa kasus, individu yang berani mengungkapkan pandangan yang berbeda malah menghadapi tekanan psikologis dan sosial, termasuk ancaman digital hingga ancaman fisik di dunia nyata. Keberanian berpendapat sering kali dibatasi oleh rasa takut akan konsekuensi sosial yang bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan jam.

Selain itu, ketimpangan dalam penyebaran informasi semakin memperburuk situasi. Opini yang didukung oleh figur berpengaruh atau kelompok besar akan lebih mudah mendapatkan eksposur dibandingkan dengan pandangan yang berasal dari individu biasa.

Algoritma media sosial juga berperan dalam memperbesar bias ini dengan menampilkan konten yang lebih populer atau memiliki banyak interaksi, bukan yang paling objektif atau berbobot. Akibatnya, wacana publik sering kali didominasi oleh satu sudut pandang saja, sementara pendapat lain sulit untuk mendapatkan tempat yang setara.

Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai cancel culture di mana individu atau kelompok yang dianggap melakukan kesalahan (baik nyata maupun hanya berdasarkan asumsi) langsung diserang dan dikucilkan tanpa ruang untuk klarifikasi. Alih-alih menciptakan ruang diskusi yang sehat, media sosial malah berubah menjadi arena penghakiman tanpa proses yang adil.

Kecepatan informasi di media sosial sering kali melampaui kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dalam hitungan detik, sebuah pernyataan bisa diviralkan dan seseorang bisa langsung dihakimi hanya berdasarkan potongan informasi yang belum tentu akurat. Netizen pun berperan sebagai hakim, juri, dan eksekutor dalam satu entitas.

Peran netizen sebagai pengadil instan ini semakin diperparah oleh sifat media sosial yang cenderung mempercepat penyebaran opini tanpa filter.

Dalam banyak kasus, opini yang berkembang lebih didasarkan pada emosi ketimbang fakta. Orang-orang lebih cenderung bereaksi terhadap berita yang memancing kemarahan atau rasa simpati, tanpa mempertimbangkan validitas informasi tersebut. Akibatnya, individu yang menjadi target serangan digital sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri sebelum reputasi mereka hancur.

Tidak hanya itu, banyak netizen yang bersembunyi di balik anonimitas akun media sosial untuk melakukan perundungan atau menyebarkan informasi tanpa konsekuensi nyata. Sikap ini menciptakan pola di mana orang lebih mudah menghakimi tanpa berpikir panjang.

Mereka yang paling vokal dalam menuntut keadilan justru sering kali menjadi pelaku ketidakadilan terhadap orang lain. Dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan sosial dari media sosial telah menyebabkan korban mengalami gangguan mental, kehilangan pekerjaan, atau bahkan melakukan tindakan fatal akibat tekanan yang tidak terkendali.

Ironisnya, media sosial yang awalnya bertujuan untuk memberikan kebebasan berbicara kini menjadi alat yang menekan kebebasan itu sendiri. Alih-alih menciptakan ruang dialog yang inklusif, media sosial berubah menjadi pengadilan massa di mana opini mayoritas menentukan kebenaran tanpa memberi ruang bagi klarifikasi atau perbedaan pendapat.

Fenomena ini semakin menguatkan peran media sosial sebagai arena penghakiman publik yang tidak memiliki mekanisme keadilan yang seimbang.

Paradoksnya, mereka yang paling vokal menuntut kebebasan berpendapat justru sering kali menjadi pihak yang membungkam suara lain. Mereka menyerukan transparansi, tetapi menolak sudut pandang yang berbeda.

Mereka mengeklaim membela keadilan, tetapi tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk membela diri. Fenomena ini menciptakan ekosistem digital yang seragam di mana hanya satu kebenaran yang diterima: kebenaran versi mayoritas netizen.

Algoritma media sosial memainkan peran besar dalam memperkuat fenomena ini. Dengan menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, platform digital secara tidak langsung menciptakan echo chamber di mana seseorang hanya terpapar pada opini yang mendukung sudut pandangnya sendiri. Akibatnya, individu semakin terpolarisasi dan sulit menerima perbedaan pendapat.

Echo chamber ini memperburuk polarisasi karena pengguna hanya terpapar pada konten yang menguatkan keyakinannya, sementara sudut pandang lain tidak mendapatkan eksposur yang setara.

Hal ini menciptakan efek confirmation bias yang semakin memperdalam perpecahan di masyarakat. Orang menjadi kurang terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda dan diskusi yang sehat pun semakin sulit terjadi.

Selain itu, algoritma media sosial tidak hanya memperkuat opini yang sudah ada, tetapi juga mengeksploitasi emosi pengguna. Konten yang bersifat emosional, seperti kemarahan atau ketakutan, lebih cenderung mendapat interaksi tinggi, sehingga algoritma akan lebih sering menampilkannya. Ini menyebabkan pengguna lebih rentan terhadap propaganda digital dan misinformasi yang menguatkan narasi yang sudah mereka percayai sebelumnya.

Ketika seseorang merasa bahwa seluruh dunia digital mendukung pandangannya, mereka cenderung lebih agresif dalam menolak atau menyerang pendapat yang berbeda. Hal ini memperkuat ilusi kebenaran tunggal dan mempersempit ruang diskusi yang sehat.

Sebagai akibatnya, perbedaan pendapat bukan lagi dilihat sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai ancaman yang harus dilawan. Dalam kondisi ini, media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berbagi informasi dan berinteraksi justru berubah menjadi arena pertempuran opini yang penuh dengan polarisasi dan konflik.

Untuk mengatasi dampak negatif dari echo chamber, diperlukan kesadaran pengguna dalam menyaring informasi serta kebijakan platform media sosial yang lebih transparan dalam menampilkan berbagai perspektif. Edukasi literasi digital juga menjadi kunci untuk membantu masyarakat memahami bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana mereka dapat menghindari terjebak dalam ekosistem informasi yang terbatas.

Fenomena cancel culture semakin terlihat nyata dalam dinamika komunikasi publik di Indonesia, terutama ketika sebuah karya kreatif memasuki ruang sosial media dan berubah menjadi perdebatan kolektif.

Pada awal tahun 2026, salah satu contoh yang relevan adalah kontroversi seputar pertunjukan stand-up comedy “Mens Rea” oleh Pandji Pragiwaksono. Pertunjukan ini memunculkan respons publik yang terpolarisasi: sebagian audiens memandangnya sebagai bentuk ekspresi seni, kritik sosial, dan kebebasan berpendapat, sementara sebagian lainnya menganggap materi yang disampaikan telah melampaui batas norma, etika, atau sensitivitas sosial tertentu.

Dalam konteks masyarakat digital, komedi bukan lagi diposisikan sekadar sebagai hiburan. Komedi dapat dipahami sebagai “pernyataan sosial” yang menyentuh isu moral, identitas, dan nilai-nilai publik.

Ketika potongan materi pertunjukan atau narasi mengenai isi “Mens Rea” menyebar di media sosial, publik merespons melalui beragam bentuk ekspresi: kritik, komentar, call-out, hingga muncul seruan untuk melakukan boikot.

Mekanisme komunikasi ini memperlihatkan pola cancel culture yang umum, yaitu ketika opini mayoritas netizen berkembang menjadi tekanan sosial yang masif dan “hukuman sosial” dibentuk bukan melalui proses klarifikasi yang setara, melainkan melalui gelombang emosi kolektif yang diperkuat oleh algoritma media sosial.

Kasus “Mens Rea” menunjukkan bahwa cancel culture kerap bekerja dengan logika kecepatan dan viralitas. Publik tidak selalu mengonsumsi konteks pertunjukan secara utuh, tetapi melalui potongan narasi, potongan video, atau interpretasi pihak tertentu yang lebih dahulu membentuk kesan awal.

Hal ini membuat ruang diskusi menjadi semakin sempit karena percakapan publik cenderung bergerak dari tahap “membahas” menuju “menghakimi”. Akibatnya, individu yang menjadi target tidak hanya menghadapi kritik terhadap karya, tetapi juga menghadapi label personal yang dapat mengubah persepsi publik secara luas.

Lebih jauh, fenomena ini menggambarkan bahwa cancel culture bukan semata urusan individu, melainkan juga berdampak pada ekosistem industri kreatif. Para pelaku seni, komika, rumah produksi, hingga pihak penyelenggara acara menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun konten, tema, dan strategi publikasi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan atmosfer yang lebih defensif di mana kebebasan berekspresi dan keberanian bereksperimen artistik semakin terbatas karena ada ketakutan terhadap reaksi publik yang tidak terprediksi.

Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana media sosial sebagai ruang publik digital sering kali bergerak dalam pola polarisasi. Pihak yang mendukung “Mens Rea” dapat menilai kritik sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, sedangkan pihak yang menolak dapat menganggap pembelaan sebagai pembenaran atas konten yang dianggap tidak sensitif.

Situasi semacam ini membuat diskusi publik menjadi semakin tegang karena setiap posisi dipersepsikan sebagai “pihak” dan bukan sebagai perspektif yang bisa didialogkan.

Dalam beberapa kasus, dampak cancel culture tidak berhenti pada perdebatan daring. Tekanan publik dapat memengaruhi reputasi profesional, hubungan kerja sama, peluang tampil, bahkan kondisi psikologis individu yang menjadi sasaran.

Kontroversi “Mens Rea” menegaskan bahwa di era digital, satu isu dapat menjadi titik ledak besar ketika publik merasa memiliki otoritas moral untuk menilai, menuntut, dan memberi sanksi sosial secara kolektif. Fenomena ini menantang masyarakat untuk merefleksikan batas antara kritik yang sehat, akuntabilitas publik, dan kecenderungan penghukuman massal yang minim ruang dialog yang adil.

Untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, penting bagi pengguna media sosial untuk menyadari bahwa tidak ada kebenaran absolut. Setiap isu memiliki berbagai perspektif yang perlu didengar dan dipertimbangkan. Kebebasan berpendapat tidak hanya berarti menyuarakan opini sendiri, tetapi juga membuka diri terhadap pandangan yang berbeda dengan sikap yang lebih terbuka.

Sebelum bereaksi terhadap suatu informasi, verifikasi menjadi langkah krusial. Tidak semua yang viral adalah kebenaran, sehingga penting untuk mengecek sumber sebelum menyebarkan atau menghakimi. Informasi yang bias atau setengah benar justru lebih berbahaya dibandingkan hoaks karena lebih mudah dipercaya tanpa sikap kritis.

Dalam berinteraksi di dunia digital, menghargai perbedaan pendapat adalah hal yang mendasar. Kritik boleh disampaikan, tetapi harus dilakukan secara konstruktif tanpa menyerang individu. Perdebatan yang sehat bertumpu pada argumen yang logis, bukan sekadar emosi atau tekanan sosial.

Selain itu, membangun empati dalam diskusi juga sangat penting. Menyadari bahwa di balik akun media sosial ada manusia nyata dengan perasaan dan kehidupan yang kompleks dapat membantu mengurangi ujaran kebencian serta meningkatkan kualitas interaksi.

Peningkatan literasi digital dan etika berkomunikasi menjadi kunci dalam menciptakan diskusi yang lebih sehat. Pemerintah, platform media sosial, dan komunitas online memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang komunikasi yang bertanggung jawab serta membangun sistem moderasi yang lebih baik agar percakapan tetap dalam koridor yang beradab dan produktif.

Pada akhirnya, masyarakat juga perlu memahami bahwa media sosial bukan satu-satunya ruang untuk berdiskusi. Dialog langsung serta keterlibatan dalam komunitas nyata tetap menjadi cara terbaik untuk membangun pemahaman bersama dan menghindari kesalahpahaman yang sering kali muncul akibat keterbatasan komunikasi berbasis teks dan konteks yang sempit.

"Netizen maha benar" adalah fenomena nyata di era digital. Kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi hak setiap individu justru sering kali dikekang oleh netizen sendiri melalui penghakiman dan cancel culture. Paradoks ini diperburuk oleh algoritma media sosial yang mempersempit ruang diskusi melalui echo chamber.

Namun, media sosial tidak harus menjadi arena pertempuran yang penuh ketegangan. Dengan kesadaran, verifikasi informasi, dan empati, kita bisa mengubahnya menjadi ruang dialog yang lebih sehat di mana kebebasan berpendapat benar-benar dihargai tanpa harus menindas suara yang berbeda.

Karena pada akhirnya, dunia digital adalah cerminan dari kita sendiri dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan apakah ia menjadi alat untuk membangun atau justru merusak.