Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Medan
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menegaskan mahalnya harga energi, khususnya gas bumi, kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi mendorong deindustrialisasi di tengah ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan Industri Hijau. Pernyataan itu disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri Medan, Sumatera Utara, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, keluhan pelaku industri hampir semuanya bermuara pada satu persoalan utama yaitu biaya energi yang semakin mencekik. Kenaikan harga gas membuat ongkos produksi melonjak, sementara daya beli masyarakat tidak memungkinkan industri menaikkan harga jual.
"Akibatnya stok menumpuk, produksi tersendat, dan daya saing industri kita melemah. Ini berbahaya bagi masa depan manufaktur nasional," kata Novita dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menilai kondisi tersebut berlawanan dengan target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas. Menurutnya, mustahil industri bisa tumbuh jika dibebani biaya energi yang tidak kompetitif.
"Kita ingin ekonomi tumbuh, tapi kalau biaya energi justru menjadi tekanan finansial yang berat, maka industri dalam negeri bisa tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan," tegasnya.
Novita juga menyoroti akar masalah mahalnya harga gas industri, mulai dari keterbatasan pasokan, ketergantungan pada sumber energi alternatif berbiaya tinggi, hingga beban logistik yang akhirnya dibebankan kepada pelaku industri.
Selain itu, ia mengkritik ketimpangan infrastruktur gas nasional. Meski banyak sumber gas baru ditemukan di Jawa Timur, pusat industri justru berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Namun keterbatasan jaringan pipa dan fasilitas regasifikasi membuat gas dari hulu tidak terserap secara optimal.
"Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu benar-benar optimal dan bisa menurunkan harga bagi industri," ujarnya.
Tak hanya menyoroti persoalan harga, Novita juga menekankan pentingnya percepatan Transisi Industri Hijau. Ia mendesak PGN dan pemerintah agar segera memaparkan implementasi nyata aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), termasuk pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi, rehabilitasi lingkungan, serta pemanfaatan biometana dan blue hydrogen menuju target net zero emission.
Kemudian, ia juga mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi seperti carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS), serta memperkuat instrumen keuangan hijau untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas nasional.
Menurut Novita, percepatan integrasi logistik PT Gagas PGN dengan SPBU di jalur utama seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra juga menjadi kunci agar pasokan gas industri lebih efisien.
"Komisi VII tidak datang hanya untuk mendengar bahwa semuanya baik-baik saja. Kami ingin mendengar masalah riil di lapangan agar kebijakan energi industri benar-benar berdampak. Transisi energi hijau adalah satu-satunya jalan mempercepat pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews
