Dokumen Pusat No. 1 Partai Komunis Tiongkok (PKT) tahun 2026 menekankan pentingnya menjaga dengan ketat keamanan pangan nasional serta mengkonsolidasikan hasil pengentasan kemiskinan. Kalangan luar menafsirkan bahwa penegasan “garis bawah” keamanan pangan ini mencerminkan tekanan ganda yang tengah dihadapi ekonomi pedesaan Tiongkok, dan juga kemungkinan berkaitan erat dengan dinamika politik internasional, keamanan rantai pasok global, bahkan persiapan menghadapi perang dalam skenario ekstrem.
EtIndonesia. Pada 3 Februari, Komite Sentral PKT merilis Dokumen Pusat No. 1 tahun 2026, yang berfokus pada perencanaan dan penugasan terkait pekerjaan “tiga pertanian” (pedesaan, pertanian, dan petani).
Pengamat isu politik yang bermukim di Amerika Serikat, Lan Shu, menyatakan bahwa Dokumen No. 1 PKT pada umumnya memang selalu membahas persoalan pedesaan, sehingga tidak serta-merta berarti tahun ini pemerintah lebih memprioritaskan sektor desa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, penekanan pada istilah “menjaga garis bawah” memang mencerminkan tekanan nyata yang sedang dihadapi ekonomi pedesaan Tiongkok.
“Dokumen PKT ini memang menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok saat ini menghadapi tantangan besar, terutama di sektor pedesaan dan ekonomi desa. Penyebab utamanya adalah perlambatan ekonomi Tiongkok, yang membuat para pekerja migran dari desa ke kota tidak lagi bisa menemukan pekerjaan,” katanya.
“Selain itu, populasi di tingkat kota kecil dan desa juga terdampak karena perusahaan-perusahaan lokal mengalami resesi besar, sehingga daerah-daerah ini tidak lagi mampu menyediakan lapangan kerja. Dalam kondisi seperti ini, PKT berusaha menstabilkan populasi pedesaan,” jelasnya.
Dokumen tersebut juga menegaskan perlunya menjaga garis bawah keamanan pangan nasional serta terus memperkuat dan memperluas hasil pengentasan kemiskinan.
Menurut apa yang disebut PKT sebagai “mekanisme pemantauan pencegahan kemiskinan kembali”, versi resmi menyebutkan bahwa lebih dari 7 juta orang telah diidentifikasi sebagai objek pemantauan dan menerima bantuan.
Para pengamat menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok yang terus melemah, ditambah krisis utang daerah, sektor properti, serta hambatan perdagangan luar negeri, telah secara langsung melemahkan kemampuan pemerintah dalam melakukan transfer dana ke wilayah pedesaan.
“PKT pada tahun 2020 menyatakan bahwa pedesaan sudah terbebas dari kemiskinan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi mengalami gejolak. Apakah orang-orang yang sebelumnya keluar dari kemiskinan itu kini kembali jatuh miskin? Karena itu PKT terus menekankan bahwa tidak boleh terjadi kemiskinan kembali dalam skala besar,” ujar Kolumnis Epoch Times Wang He.
“Kenyataannya, kemiskinan di pedesaan saat ini masih cukup serius. Hal-hal seperti ini memang selalu diulang setiap tahun dalam Dokumen No. 1, terdengar klise, tetapi kekhawatiran dan kecemasan yang sebenarnya memang nyata,” tambahnya.
Wang He juga menekankan bahwa data terkait pangan di Tiongkok sangat dirahasiakan, dan banyak angka tidak dipublikasikan, sehingga tanpa transparansi data pangan, penilaian dari luar menjadi sangat sulit.
Wang He mengatakan: “Tiongkok masih memiliki lebih dari 500 juta penduduk pedesaan, dan stabilitas petani berdampak besar terhadap stabilitas sosial. Dokumen No. 1 ini pada dasarnya bertujuan mengamankan ‘kartu pangan’ dalam benak Xi Jinping. Namun berapa sebenarnya cadangan pangan Tiongkok? Hingga kini, itu tetap menjadi akun yang kacau, karena korupsinya sangat parah.”
Ia melanjutkan : “Sejak era Zhu Rongji hingga masa Xi Jinping sekarang, upaya untuk menertibkan cadangan pangan terus dilakukan, tetapi pembukuannya tidak pernah jelas, dan PKT juga tidak berani membukanya ke publik.”
Lan Shu berpendapat bahwa frasa “menjaga garis bawah keamanan pangan” memang tidak terlepas dari situasi politik internasional, keamanan rantai pasok, dan bahkan persiapan perang dalam kondisi ekstrem.
“Dengan ditangkapnya Zhang Youxia dan Liu Zhenli, kemungkinan besar akan ada gelombang pembersihan besar lainnya di tubuh militer PKT. Setelah pembersihan itu, kendali Xi Jinping atas militer akan semakin kuat,” katanya.
“Dalam kondisi seperti ini, risiko perang meningkat dengan cepat. Setelah perombakan jajaran jenderal ini, militer PKT sangat mungkin memasuki tahap persiapan perang secara menyeluruh. Karena itu, cadangan pangan menjadi kebutuhan perang,” jelasnya.
Wang He juga menunjukkan bahwa jika PKT bersiap melakukan aksi militer terhadap Taiwan, maka penimbunan pangan untuk keperluan perang menjadi keharusan.
“Setiap tahun Tiongkok mengimpor kentang, jagung, dan kedelai dari seluruh dunia dalam jumlah ratusan juta ton. Jika terjadi bencana pangan di dalam negeri, atau jika PKT benar-benar memicu perang terhadap Taiwan, maka seluruh sistem pasokan pangan akan menjadi persoalan yang sangat krusial,” ujarnya.
Kalangan luar menilai bahwa Dokumen Pusat No. 1 tahun 2026 bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan dapat dianggap sebagai ‘panduan bertahan hidup’ Tiongkok di bawah bayang-bayang perlambatan ekonomi dan meningkatnya risiko konflik geopolitik.
Lan Shu mengatakan: “Mesin utama ekonomi domestik Tiongkok adalah sektor properti, dan sektor ini kini menghadapi tantangan yang nyaris bersifat kehancuran. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi Tiongkok sulit membaik.”
Lan Shu juga menuturkan, salam beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar aksi-aksi protes sosial berskala besar akan semakin sering terjadi. Karena itu, Xi Jinping sedang mempersiapkan perang, untuk mengalihkan perhatian konflik ke luar negeri. Selama ia memicu perang terbatas, ia berpeluang membawa Tiongkok ke dalam kondisi pemerintahan militer.”
Sejumlah warganet Tiongkok daratan mengunggah video yang menyebutkan bahwa PKT telah mulai mengendalikan distribusi pangan secara ketat. Mulai 1 April 2026, sistem pembukuan (ledger) akan diberlakukan sepenuhnya, di mana para pedagang wajib mencatat secara rinci: kepada siapa pangan dijual, berapa jumlah yang dijual, berapa stok masuk, dan berapa sisa persediaan—semuanya harus dicatat dengan ketat.
Editor: Huang Yimei Wawancara: Chang Chun Pascaproduksi: Tony
