Terus Dirundung Teror, Mayoritas Sekolah di Intan Jaya Tidak Beroperasi

JAYAPURA, KOMPAS - Layanan pendidikan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terus dibenahi. Berbagai program dijalankan agar anak-anak setempat tetap mengenyam pendidikan layak. Akibat konflik bersenjata berkepanjangan sejak 2019, mayoritas sekolah di daerah ini tidak berjalan.

Program terbaru yang dijalankan daerah ini yakni Sekolah Sepanjang Hari. Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan, program ini didorong oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memastikan anak-anak mendapatkan kepastian hak pendidikan.

“Awal tahun ini, Sekolah Sepanjang Hari ini telah kami jalankan. Saat ini berjalan baik di Distrik Sugapa. Kami terus dorong program seperti ini sehingga dampaknya semakin luas,” kata Aner saat dihubungi, Jumat (6/2/2026).

Program yang bekerja sama dengan Universitas Papua ini dilaksanakan di Sekolah YPPK Santo Misael, Bilogai, Distrik Sugapa. Di sekolah yang terdapat PAUD, SD, hingga SMP ini juga menjadi salah satu sekolah tujuan para pengungsi yang terdampak konflik bersenjata di Intan Jaya.

Sekolah Sepanjang Hari merupakan program pendidikan semi-asrama yang dicetuskan oleh sejumlah akademisi Papua. Prinsip-prinsip pendidikan asrama dalam, seperti berkaitan dengan disiplin, mutu akademik tinggi, gizi baik, dan berkemampuan tinggi untuk bekerja sama.

Namun, anak-anak hanya akan berada di sekolah, dari pagi hingga sore hari. Selain mendapatkan pelajaran dan kegiatan tambahan, anak juga akan mendapatkan makan hingga tiga kali sehari.

“Sejak dilantik pada Februari 2025, isu kesehatan dan pendidikan menjadi fokus kami untuk terus kami perbaiki. Pendidikan dan kesehatan di sini terhenti sejak 2019,” ujar Aner.

Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sepanjang 2025, Intan Jaya menjadi daerah dengan kasus kekerasan tertinggi kedua di Tanah Papua. Konflik turut mengganggu keamanan dan kenyamanan di fasilitas pelayanan dasar.

Jika melihat data neraca pendidikan daerah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Intan Jaya tergolong rendah. Nilainya hanya 50,92, jauh tertinggal dari IPM Nasional yang sebesar 75,02.

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Intan Jaya hanya 3,28 tahun atau setara kelas tiga SD, sedangkan harapan lama sekolah (HLS), yakni 7,70 tahun. Angka ini sangat tertinggal dibandingkan nasional dengan RLS (8,85 tahun) dan HLS (13,21 tahun).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Intan Jaya tergolong rendah. Nilainya hanya 50,92, jauh tertinggal dari IPM Nasional yang sebesar 75,02.

Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Asir Mirip menyatakan, pemerintah daerah terus mencari jalan keluar agar anak-anak di Intan Jaya bisa mendapatkan hak pendidikannya. Saat ini, dari delapan distrik di Intan Jaya, sekolah hanya berjalan di ibu kota Kabupaten yakni Distrik Sugapa.

“Sementara itu, di distrik-distrik hanya sekolah katolik yang masih berjalan. Itu pun, sekolah katolik ini tidak di semua distrik ada. Langkah paling realistis saat ini, adalah memusatkan pendidikan di ibu kota kabupaten,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Asir, Pemkab Intan Jaya juga turut membuka kesempatan bagi anak Intan Jaya untuk dikirim mengenyam pendidikan di luar daerah. Sejak 2024, Pemkab Intan Jaya mengirim ratusan anak untuk sekolah di Jawa.

“Ada ratusan anak yang dikirim sekolah di Bogor (Jawa Barat) dan Jakarta. Serta ada anak-anak juga yang sekolah kesehatan di Bandung, Jawa Barat,” katanya.

Akademisi Universitas Papua Agus Sumule menyatakan, perlu berbagai terobosan untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan di Papua. Salah satu terobosan yang didorong oleh para akademisi ialaj program Sekolah Sepanjang Hari.

Rumusan program ini telah dicetuskan oleh sejumlah akademisi Papua sejak lahirnya otonomi khusus (otsus) pada 2001. Dalam Otsus Papua, anak-anak minimal harus sekolah hingga SMA.

Adapun, sejak dijalankan pada 2023, program Sekolah Sepanjang Hari telah dijalankan di sejumlah kabupaten, seperti Sorong Selatan dan Maybrat di Papua Barat Daya. Selain itu, pada 2024 dan 2025, program ini mulai menjangkau sejumlah sekolah Manokwari Selatan (Papua Barat) dan Jayawijaya (Papua Pegunungan).

Adapun, secara bertahap juga pada 2025 dan 2026, program ini kembali diperluas ke sejumlah sekolah di delapan kabupaten di Papua Tengah.

“Di sekolah dengan program ini, anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang disediakan oleh sekolah dan dimasak oleh mama-mama setempat. Ini menjadi pendekatan sekaligus menjaga kepercayaan para orangtua,” ujar Agus.