Pemprov DKI Jakarta memperluas program distribusi pangan murah hingga 197 titik, sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan.
Program pangan murah dinilai efektif menahan gejolak harga, khususnya komoditas daging sapi yang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, lonjakan harga daging sapi sebelumnya dipicu oleh aksi mogok sementara para pemotong daging.
"Memang kemarin sempat terjadi lonjakan. Kenapa? Karena memang tiga hari waktu itu kawan-kawan pemotong menyatakan mogok,” ujar Eliawati usai agenda High Level Meeting (HLM) Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1447 H TPID Provinsi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).
Namun, ia menegaskan kondisi tersebut dapat segera dikendalikan berkat koordinasi yang solid dan dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Karena koordinasi kita yang kuat, BUMD mempunyai support yang sangat tinggi, kemudian stok kita itu memang benar-benar ada, jadi mereka hanya mogok satu hari dan itu berpengaruh terhadap harganya,” katanya.
Eliawati menambahkan, saat ini harga daging sapi bervariasi sesuai spesifikasi. Harga tertinggi tercatat pada jenis has dalam, sementara jenis dengan kadar lemak lebih rendah dijual di bawah Rp 100 ribu per kilogram.
“Tertinggi di angka 143 itu has dalam. Tapi bagaimana kemudian dengan CL5, kalau perlemakannya hanya 5 persen itu di bawah 100,” jelasnya.
Untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, Pemprov DKI terus memperluas akses pangan murah di berbagai wilayah.
“Satu lagi yang sekarang ini sudah kita lakukan, distribusi pangan murah kita sudah di 197 titik sehingga memudahkan masyarakat Jakarta untuk mendapatkannya,” ujar Eliawati.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam sistem distribusi, terutama terkait kuota pembelian.
“Kita akan senantiasa memperbaiki sistemnya sehingga masyarakat tidak akan kesulitan untuk masuk di dalam kuota,” tambahnya.



