Istana merespons soal hakim yang di-OTT KPK. Hakim yang kena OTT itu yakni Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Ketua PN Depok dan juru sita juga dilaporkan ikut kena OTT KPK.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menuturkan, kenaikan gaji bagi hakim ad hoc tidak bisa otomatis menghilangkan praktik korupsi.
"Ya kan tidak kemudian secara otomatis sebuah upaya itu akan mampu menghilangkan secara menyeluruh praktik-praktik yang tidak baik di peradilan kita," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2).
"Tapi, bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," sambungnya.
Prasetyo mengimbau agar semua institusi untuk memperbaiki diri. Ia prihatin masih ada hakim kena OTT.
"Ya bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri, ya kalau bicaranya korupsi ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong dan sebagainya," kata dia.
Sebelumnya, KPK menangkap Hakim di Depok. Hakim tersebut ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus korupsi.
"Suap perkara," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Kamis (5/2).
Fitroh membenarkan bahwa Hakim yang ditangkap berasal dari PN Depok. Ada barang bukti uang senilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait perkara.
"Rp 850 juta," ucap Fitroh.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang diamankan.
