Menjelang Meja Damai di Oman, Iran Justru Menyita Kapal dan Pamer Rudal: Perang Tinggal Selangkah?

EtIndonesia. Di saat perhatian internasional tertuju pada rencana perundingan Amerika Serikat dan Iran di Oman yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2026, Teheran justru mengambil langkah keras di lapangan yang kembali meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Teluk Persia.

Iran Menyita Dua Kapal Asing, 15 Awak Ditahan

Pada 5 Februari 2026, Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC Navy) menaiki dan menyita dua kapal di Teluk Persia. Teheran menuduh kapal-kapal tersebut mengangkut lebih dari satu juta liter bahan bakar secara ilegal. Dalam operasi tersebut, 15 awak kapal asing turut ditahan.

Langkah ini langsung memicu kekhawatiran luas bahwa peluang keberhasilan perundingan AS–Iran semakin menipis, bahkan sebelum dialog resmi dimulai. Sejumlah analis menilai tindakan ini sebagai sinyal tekanan politik Iran menjelang negosiasi, sekaligus pesan bahwa Teheran tidak akan berunding dari posisi lemah.

Diplomasi di Oman Dibayangi Ancaman Perang

Pada hari yang sama, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dikonfirmasi telah tiba di Oman dan dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan delegasi Amerika Serikat pada 6 Februari.

Namun, pernyataan resmi dari Teheran mempertegas sikap konfrontatif: “Jika musuh memilih perang, Iran telah siap sepenuhnya.”

Sementara itu, Gedung Putih mengungkap bahwa pada 4 Februari 2026, Amerika Serikat telah menyampaikan peringatan tegas kepada Iran. Washington menuntut agar:

• Jangkauan rudal Iran dibatasi hingga 500 kilometer, dan
• Iran menghentikan segala ancaman terhadap Israel, sebagai prasyarat menuju kesepakatan.

Teheran dengan cepat menolak tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa isu pertahanan nasional tidak dapat dinegosiasikan. Para pengamat menilai rudal balistik merupakan “garis merah” Iran. Jika Iran dipaksa menyerahkan kemampuan ini, stabilitas internal rezim Ayatollah Ali Khamenei dinilai bisa runtuh.

Israel Siap Serang Lebih Keras, Koordinasi dengan AS Diperketat

Pada 5 Februari, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa semakin banyak kekuatan regional dan internasional yang menginginkan runtuhnya rezim Iran, meski belum dapat dipastikan apakah kekuatan tersebut cukup menentukan.

Netanyahu menegaskan bahwa:

• Israel siap melancarkan serangan yang jauh lebih keras terhadap Iran, melampaui seluruh operasi sebelumnya.
• Meski keputusan akhir Presiden AS, Donald Trump belum sepenuhnya jelas, koordinasi Israel–Amerika Serikat berlangsung sangat erat di semua level militer dan intelijen.

Seorang sekutu dekat Netanyahu mengungkap bahwa Israel telah menegaskan kepada Washington bahwa setiap perundingan dengan Iran harus menyelesaikan dua isu utama:

1. Program rudal balistik, dan
2. Jaringan proksi Iran di Timur Tengah.

Trump sendiri sebelumnya pernah menyatakan bahwa jika Israel bertindak untuk menghilangkan ancaman rudal Iran, Amerika Serikat tidak akan menghalangi, sebuah pernyataan yang ditafsirkan sebagai lampu hijau diam-diam bagi aksi sepihak Israel.

Draf Kesepakatan Bocor, Tuntutan AS Sangat Berat

Seiring meningkatnya ketegangan, beredar draf kesepakatan awal yang disebut-sebut menjadi dasar pembicaraan AS–Iran. Draf tersebut mencakup poin-poin krusial:

1. Iran menghentikan pengayaan uranium dalam waktu tiga tahun, dengan tingkat pengayaan di bawah 1,5%.
2. Seluruh stok uranium Iran dipindahkan ke negara ketiga.
3. Iran menghentikan transfer senjata dan teknologi ke aktor non-negara.
4. Iran berkomitmen tidak menggunakan rudal balistik secara ofensif.
5. AS dan Iran menandatangani perjanjian non-agresi.

Selain itu, Washington juga menuntut Iran menghentikan ekspor minyak ke Tiongkok, langkah yang berpotensi memukul keras ekonomi Iran.

Sebelumnya, beredar laporan bahwa Iran mempertimbangkan untuk memindahkan sekitar 400 kilogram uranium dengan tingkat kemurnian mendekati senjata ke Rusia. Sejumlah analis berspekulasi bahwa AS mendorong Iran menyerahkan uranium tersebut secara sukarela sebagai upaya terakhir sebelum opsi militer diambil.

Iran Pamer Pangkalan Rudal Bawah Tanah

Di tengah tekanan internasional, Iran pada 5 Februari 2026 merilis video resmi pangkalan bawah tanah rudal balistik Khorramshahr-4. Untuk pertama kalinya, Teheran secara terbuka memperlihatkan penempatan rudal balistik di fasilitas bawah tanah nasional.

Iran mengklaim rudal tersebut mampu mencapai Israel dalam waktu 10–12 menit, sebuah pernyataan yang secara luas dipandang sebagai ancaman langsung dan simbol kesiapan militer.

AS: Tekanan Tidak Lagi Cukup, Opsi Militer Terbuka

Wakil Presiden AS, JD Vance pada 4 Februari menyatakan bahwa Iran kini menjadi satu-satunya negara yang tidak dapat dihubungi langsung oleh Presiden AS. Menurut Vance, Trump masih dapat berbicara dengan Vladimir Putin, Xi Jinping, atau Kim Jong Un, tetapi tidak dengan Teheran.

Dia menilai situasi ini menunjukkan bahwa:

• Tekanan dan sanksi tidak lagi efektif, dan
• Keseimbangan kekuatan global tengah berubah secara signifikan.

Peringatan serupa disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang menegaskan bahwa Presiden AS, sebagai panglima tertinggi militer terkuat di dunia, memiliki banyak opsi selain diplomasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent mengungkap bahwa elit Iran mulai memindahkan dana besar ke luar negeri, seraya menyatakan: “Tikus-tikus mulai melompat dari kapal.”

Pernyataan ini ditafsirkan sebagai indikasi bahwa lingkaran kekuasaan Iran sendiri menyadari kemungkinan akhir rezim semakin dekat.

Rusia Ambil Jarak, Siap Bantu Jika Kesepakatan Tercapai

Dari Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa Rusia memandang situasi Iran semakin berbahaya, namun tidak berniat menjadi mediator langsung.

Meski demikian, Lavrov menegaskan bahwa Rusia siap membantu pelaksanaan kesepakatan AS–Iran, apabila perundingan benar-benar menghasilkan hasil konkret.

Kesimpulan

Rangkaian peristiwa pada 5–6 Februari 2026 menunjukkan bahwa perundingan AS–Iran di Oman berlangsung di bawah bayang-bayang konflik terbuka. Penyitaan kapal, ancaman rudal, tuntutan keras Washington, serta kesiapan Israel untuk bertindak militer, menjadikan jalur diplomasi sangat rapuh.

Dalam kondisi ini, setiap kesalahan perhitungan kecil berpotensi mengubah krisis menjadi konflik bersenjata berskala besar di Timur Tengah—sebuah risiko yang kini menjadi perhatian utama dunia internasional.