Benarkah Beras dan Rokok Penentu Garis Kemiskinan Warga Jakarta?

Suara.com - Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, beras dan rokok kretek filter kini berdiri sebagai dua komoditas utama yang dianggap paling membebani dompet warga kelas bawah.

KENAIKAN harga pada kedua barang ini memaksa banyak keluarga harus memutar otak lebih keras demi menyambung hidup sehari-hari.

Tekanan ekonomi pun semakin terasa nyata karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka habis terserap oleh kebutuhan pokok dan kebiasaan konsumsi tersebut.

Perubahan harga yang fluktuatif pada beras dan rokok memiliki peran krusial dalam menentukan nasib ekonomi seseorang di ibu kota.

Lonjakan tipis saja pada label harga keduanya sudah cukup kuat untuk menyeret warga yang berada di ambang batas jatuh ke bawah Garis Kemiskinan. Oleh karena itu, kestabilan harga kedua komoditas ini menjadi faktor penentu apakah sebuah keluarga mampu bertahan atau justru terperosok ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam.

"Biang Kerok" Penguras Dompet

Data BPS DKI Jakarta mencatat komposisi pembentuk Garis Kemiskinan masih didominasi secara signifikan oleh kelompok makanan dengan kontribusi mencapai 69,30 persen.

Di sisi lain, kelompok bukan makanan hanya menyumbang sebesar 30,70 persen terhadap total nilai pengeluaran minimum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan tetap menjadi beban pengeluaran utama bagi masyarakat berpendapatan rendah di ibu kota.

Infografis harga beras dan rokok kretek filter kini berdiri sebagai dua komoditas utama yang dianggap paling membebani dompet warga kelas bawah. (Suara.com/Aldie)

Pada kelompok makanan, beras dan rokok kretek filter jadi dua kebutuhan terbesar bagi warga kelas bawah. Keduanya memberikan sumbangan terbesar lewat capaian angka 16,93 persen dan 8,68 persen. Kebutuhan rokok kretek filter bahkan masih di atas pemenuhan komoditas protein hewani seperti daging (5,37 persen) dan telur ayam (5,09 persen).

Baca Juga: Gus Lilur Soroti Paradoks Cukai Rokok: Negara Raup Rp226 T, Industri Rokok Rakyat Justru Tertekan

Sementara itu, biaya perumahan (11,84 persen) dan tarif listrik (4,35 persen) menjadi komponen non-makanan yang paling dominan dalam menentukan batas kemiskinan. Mengekor di belakang keduanya, ada kebutuhan pendidikan (2,35 persen) dan bensin (2,32 persen) yang bukan jadi prioritas utama.

Data Statistik Kunci

Garis Kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp 897.768 per kapita setiap bulannya. Standar ini ditentukan berdasarkan total pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Jika pengeluaran bulanan seseorang berada di bawah nominal tersebut, maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Komposisi pemenuhan kebutuhan ini didominasi oleh sektor makanan dengan nilai mencapai Rp 622.175 atau sekitar 69,30 persen. Sementara itu, kebutuhan non-makanan hanya mencakup Rp 275.593 atau sebesar 30,70 persen dari total garis kemiskinan. Angka tersebut menunjukkan bahwa biaya konsumsi pangan masih menjadi beban ekonomi utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara akumulatif, rata-rata rumah tangga miskin di Jakarta memiliki anggota keluarga berkisar antara 5 hingga 10 orang. Kondisi ini menyebabkan ambang batas garis kemiskinan per rumah tangga melonjak hingga rata-rata Rp 4.578.617 per bulan. Nilai tersebut mencerminkan bahwa biaya hidup minimum keluarga di ibu kota tergolong tinggi karena hampir setara dengan Upah Minimum Provinsi dari tahun-tahun sebelumnya.

Tren Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan data terbaru dari BPS DKI Jakarta, jumlah warga miskin di ibu kota secara statistik menunjukkan tren penurunan yang positif. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 4,03 persen di tengah tingginya beban biaya hidup. Angka ini mencerminkan penurunan sebesar 0,25 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2025 yang lalu.

Secara nominal, terjadi pengurangan signifikan pada jumlah individu yang masuk dalam kategori prasejahtera tersebut. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebanyak 439,12 ribu orang di wilayah Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebanyak 25,75 ribu orang dari total 464,87 ribu orang pada periode sebelumnya.

Penurunan ini tentu menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi masyarakat, meskipun tekanan harga kebutuhan pokok tetap membayangi. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa efektivitas program bantuan sosial atau lapangan kerja mampu menekan angka kemiskinan secara perlahan.

Beras dan Rokok Bikin Tetap Miskin?

Meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak warga kelas bawah yang masih menempatkan rokok sebagai prioritas utama dalam pengeluaran harian mereka. Alokasi dana yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi sekunder, seperti daging dan buah-buahan, justru tersedot oleh barang adiktif tersebut.

Akibat pola konsumsi yang tidak sehat ini, struktur keuangan keluarga diyakini menjadi sangat rentan dan sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Sebenarnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) sudah rutin menjalankan program pangan keliling lewat BUMD yang bergerak di bidang terkait untuk menjaga stabilitas harga. Mereka juga menyiapkan paket pangan murah yang berisi enam jenis komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan gizi warga. Adapun komoditas yang tersedia dalam paket tersebut meliputi beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, hingga susu UHT.

"Dengan harga Rp126 ribu per paket, diharapkan dapat mempermudah akses pangan masyarakat tertentu dengan harga terjangkau," kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok.

Pemprov DKI Jakarta juga sudah berupaya menekan angka perokok di wilayah mereka lewat kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai titik strategis. Aturan terperinci mengenai hal itu bahkan sudah disusun dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Namun, menekan jumlah perokok termasuk dari kalangan warga kelas bawah memang bukan perkara mudah. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, pun sempat menyinggung kecenderungan kalangan penerima bantuan sosial (bansos) menyalahgunakan sokongan dana pemerintah untuk memenuhi adiksi mereka terhadap produk olahan tembakau.

"Dia merasa, itu haknya dia. Makanya malah jadi disalahgunakan," tutur Trubus kala berbincang dengan Suara.com.

Sementara dari sosiolog Andreas Budi Widyanta, tingginya angka perokok di golongan warga kelas bawah dijadikan potret serius akan keberadaan masalah yang lebih pelik dalam pengentasan kemiskinan. Rokok ia sebagai jalan keluar paling murah untuk meredakan stres bagi mereka yang tidak tercukupi upahnya.

"Kemewahan terakhir kelas miskin lah," kata dia kepada Suara.com di kesempatan berbeda.

Ilustrasi rokok - alasan harga rokok naik (Pexels)

Rokok juga disebut Andreas sebagai wadah untuk mengalihkan masalah sebenarnya dari pengentasan kemiskinan yang tidak kunjung usai. "Itu menutupi problem struktur kemiskinan dari segala akar permasalahan. Kemiskinan kan sebenarnya karena ketimpangan upah," jelasnya.

Ada baiknya, menurut Andreas, untuk pemerintah mengusut tuntas sumber kemiskinan sebenarnya dari masyarakat kelas bawah ketimbang berlindung di balik topeng tingginya konsumsi rokok. Mulai dari masalah ketimpangan upah, korupsi hingga dugaan adanya upaya kaum elit memperkaya kelompok mereka sendiri.

Kemiskinan itu sudah lebih dulu ada daripada rokok, dan kaum miskin itu sumber kekayaannya sudah direnggut sama mereka. 

Jangan sampai, tingginya konsumsi rokok di kalangan warga bawah malah dijadikan alat untuk menghukum mereka dengan menghentikan aliran bansos. Kebijakan semacam itu, menurut Andreas, hanya memperpanjang derita mereka yang sehari-hari hidup dalam ketidakpastian.

"Bisa saja, bansos tidak diberikan karena bapaknya merokok. Padahal, masalah kemiskinan bukan karena rokok," pungkasnya.