Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat suara mengenai kabar siswa sekolah dasar (SD) kelas IV di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri.
Seperti diketahui, langkah bunuh diri tersebut diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli buku tulis dan pena. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan di lokasi saat evakuasi korban di lokasi kejadian.
Korban menulis sosok ibunya berinisial MGT (47) dalam sepucuk surat menggunakan bahasa Bajawa, di mana terdapat ungkapan kekecewaan dan perpisahan korban kepada ibunya.
Saat ditemui awak media usai mengisi materi dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, JK menegaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan kemiskinan yang masih menggerogoti banyak keluarga di seluruh penjuru tanah air.
Menurut JK, kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang harus dapat diselesaikan secara komprehensif oleh negara. Kebutuhan dasar pendidikan dan keluarga merupakan pekerjaan rumah yang sudah sepatutnya menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi negara.
"Ya itu lah, komentarnya kita sudah banyak yang dibicarakan bahwa Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu akibat dari kemiskinan," beber JK, Jumat (6/2/2026).
Baca Juga
- Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Kemendikdasmen: Almarhum Penerima PIP
- Anak SD Bunuh Diri di NTT, Cermin Kemiskinan Struktural yang Hantam Dunia Pendidikan
- Prabowo: Kemiskinan Tak Bisa Diterima di Tengah Kekayaan Indonesia
Mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh negara pascakejadian kematian bocah berumur 10 tahun tersebut, JK menjawab singkat bahwa keadaan ekonomi harus dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan kapasitasnya, di mana negara tidak hanya sekadar memberikan bantuan atau stimulus yang bersifat sementara.
"[Apa yang perlu dievaluasi?] Ekonominya," tutup Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu singkat.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun tersebut sebagai momentum bagi negara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan struktural. Ia menilai insiden yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga sangat murah merupakan potret kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar anak.
Menurut Selly, kemiskinan tidak semata soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menilai tragedi ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pendidikan yang layak dan bebas hambatan bagi kelompok paling rentan.
Dia juga menyoroti realitas bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi sering kali dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menanggung dampak psikologis dan sosialnya. Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selama akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti buku dan perlengkapan sekolah, kehadiran negara dinilai belum utuh.
Selly menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan berpihak pada anak-anak miskin. Ia mendorong penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.
Dia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.
“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” kata Selly.
