jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji difokuskan pada tujuh prioritas pembangunan sebagai arah utama pembangunan kota. Seluruh kebijakan dan program Pemkot Surabaya diarahkan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menyampaikan tujuh prioritas tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu dan bayi, stunting, perbaikan gini rasio, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Eks Hi-Tech Mal Direvitalisasi, Pemkot Surabaya Siapkan Pusat Sains & Kreativitas
“Refleksi satu tahun ke belakang menunjukkan kepemimpinan Cak Eri dan Cak Ji sudah on the track. Fokus pembangunan kita jelas pada tujuh prioritas tersebut,” kata Irvan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Setahun Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya, Kamis (5/2).
Menurut Irvan, pembangunan Surabaya dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama DPRD dan berbagai pemangku kepentingan. Forum-forum diskusi menjadi sarana penting untuk membangun konsensus dalam menentukan arah pembangunan kota.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Gelontorkan Beasiswa Rp200 Miliar, Sasar 24 Ribu Mahasiswa Miskin
“Kami membangun Surabaya tidak bisa sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, dewan, swasta, akademisi, maupun media,” ujarnya.
Irvan menyebutkan sepanjang 2025 capaian indikator pembangunan Surabaya menunjukkan tren positif. Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
BACA JUGA: Prabowo Prihatin Pembongkaran Rumah Radio Bung Tomo, Pemkot Surabaya Beri Penjelasan
“Alhamdulillah, indikator pembangunan selama 2025 semuanya bergerak ke arah yang lebih baik. Ini menjadi catatan agar ke depan capaian tersebut bisa terus ditingkatkan,” jelasnya.
Dalam hal pembiayaan, Pemkot Surabaya juga menerapkan strategi pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah dibandingkan dengan besarnya aktivitas ekonomi Kota Surabaya.
“Pendapatan daerah kita sekitar Rp12 triliun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Surabaya mencapai sekitar Rp700 triliun. Karena itu, APBD kami fokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia, sedangkan infrastruktur didorong melalui pembiayaan alternatif,” terang Irvan.
Dia mencontohkan sejumlah proyek yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pembiayaan lain, seperti pengelolaan sampah, pembangunan jalan dan jembatan, penanganan banjir, transportasi, hingga penerangan jalan umum.
“Pembangunan infrastruktur itu menimbulkan multiplier effect. Ketika ekonomi bergerak naik, pendapatan masyarakat dan pendapatan kota juga ikut meningkat,” ujarnya.
Ke depan, Pemkot Surabaya akan memperbesar porsi pembiayaan alternatif pada 2026–2027, termasuk melalui kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan nilai pengajuan mencapai Rp3,1 triliun.
Selain itu, Irvan memastikan perhatian khusus terhadap generasi muda akan menjadi salah satu fokus pembangunan ke depan. Sejumlah program kepemudaan telah dianggarkan dalam APBD 2026.
“Untuk generasi muda, program dan anggarannya sudah kami siapkan di 2026. Ini bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan Surabaya,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)
Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha
