Negara "Tak Berkutik" untuk Sebatang Pena

kompas.com
13 jam lalu
Cover Berita

EDUCATION is the most powerful weapon which you can use to change the world,” begitulah yang terngiang-ngiang dari lisan Nelson Mandela, sosok tokoh perjuangan anti-apartheid dan Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan.

Artinya, pendidikan dianggap merupakan senjata ampuh untuk mengubah kehidupan seseorang, bahkan bisa mengubah dunia.

Namun di Nusa Tenggara Timur, senjata itu bahkan tidak pernah sampai ke tangan seorang anak yang akhirnya secara tragis memilih untuk mengakhiri hidupnya hanya karena ibunya tidak sanggup membelikan buku dan pulpen.

Peristiwa ini menjadi potret keras dari suramnya dampak dari sistem sosial dan kebijakan publik kita.

Kisah pilu itu menunjukkan bahwa di balik narasi besar tentang kemajuan ternyata masih ada jutaan warga yang hidup dalam keterbatasan ekstrem. Uang kita banyak, tapi tak berdaya hanya untuk sebatang pena dan beberapa lembar kertas.

Di saat pemerintah sibuk membangun citra global, anak-anak di daerah miskin masih bergulat dengan persoalan paling dasar.

Mereka tidak sedang memikirkan diplomasi. Mereka tidak sedang memikirkan geopolitik. Mereka justru sedang memikirkan apakah besok masih bisa datang ke sekolah.

Konstitusi sudah menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan itu adalah kewajiban negara.

Anggaran pendidikan bahkan mencapai 20 persen APBN. Namun di lapangan, jaminan itu sering berhenti di atas kertas.

Baca juga: Rp 10.000, Hak Anak, dan Runtuhnya Negara Kesejahteraan

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan NTT pada Maret 2025 masih berada di angka 18,60 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah itu bersifat struktural dan persisten.

Garis kemiskinan di NTT hanya sekitar Rp 549.000 per kapita per bulan. Artinya, satu orang hidup dengan kurang dari Rp 20.000 per hari. Dalam kondisi ini, setiap pengeluaran kecil sudah tentu memiliki konsekuensi besar.

Bagi keluarga miskin, membeli buku tulis bukan pilihan dan keputusan ringan. Membeli pulpen bukan perkara sepele. Setiap rupiah harus dipertimbangkan antara untuk makan, transportasi, dan kebutuhan mendesak lain.

Jika satu keluarga memiliki lima anak, beban itu tentunya akan berlipat. Penghasilan rendah harus dibagi untuk banyak kebutuhan dan banyak orang. Ketika pengeluaran meningkat sedikit saja, keseimbangan hidup pun langsung terganggu.

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan berubah menjadi beban tambahan. Sekolah tidak lagi dipandang sebagai jalan keluar. Institusi pendidikan itu justru menjadi sumber tekanan baru.

Data Ombudsman dan BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) NTT pada September 2025 mencatat lebih dari 145.000 anak tidak sekolah. Alasan utamanya adalah biaya tidak langsung dan jarak.

Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukanlah minat belajar, melainkan keterbatasan ekonomi.

Biaya tidak langsung sering diabaikan dalam perumusan kebijakan. Pemerintah fokus pada pembebasan SPP. Pemerintah fokus pada bantuan operasional sekolah. Pemerintah lupa pada realitas keseharian keluarga miskin.

Seragam, buku, alat tulis, tas, sepatu, dan transportasi tidak pernah benar-benar gratis. Semua itu harus dibayar oleh setiap orangtua. Bagi keluarga miskin, biaya ini sangat memberatkan.

Inilah yang disebut sebagai indirect cost barrier dalam literatur kebijakan pendidikan. Hambatan biaya tidak langsung ini sering menjadi faktor utama putus sekolah. Namun, ia jarang menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dan sekolah.

Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 757 triliun untuk sektor pendidikan pada APBN 2026. Secara nominal, angka tersebut terlihat besar. Secara konstitusional, kebijakan ini memenuhi amanat UUD 1945.

Namun, alokasi anggaran bukan hanya soal jumlah juga soal desain, soal prioritas dan menyangkut keberpihakan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat bahwa sebagian besar anggaran pendidikan terserap pada program non-instruksional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh paling jelas. Program ini penting, tetapi menyerap anggaran dalam porsi yang jumbo.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Rusia Tuduh Ukraina Dalangi Penembakan Jenderal Militer di Moskow
• 3 jam laludetik.com
thumb
HUT ke-18 Gerindra dan Tantangan Sentralitas Ketokohan Prabowo
• 22 jam lalukompas.id
thumb
Ketum MUI Ajak Muhasabah di Tengah Rentetan Bencana
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Perkara OTT PN Depok, KPK Tetapkan 5 Tersangka
• 19 jam lalutvrinews.com
thumb
Menko Yusril Luncurkan Delapan Buku Rekam Jejak 70 Tahun, Bisa Diunduh Gratis
• 8 jam lalukompas.com
Berhasil disimpan.