JAKARTA - Beredarnya informasi terkait penonaktifan sejumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belakangan ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat.
Penonaktifan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana meminta masyarakat Kota Tangerang untuk tidak panik. Ia menegaskan, Kota Tangerang telah menyiapkan langkah antisipatif agar layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
“Terkait maraknya informasi penonaktifan peserta BPJS PBI APBN di beberapa daerah se-Indonesia berkenaan dengan surat dari Kementerian Sosial, saya rasa hal itu bisa disiasati agar tidak terjadi di Kota Tangerang,” ujar Andri Permana, Sabtu (7/2/2026).
Andri menjelaskan, Kota Tangerang memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk mengalihkan pembiayaan peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dari APBN ke APBD. Melalui Pemkot Kota Tangerang, anggaran telah disiapkan sejak Januari hingga Oktober 2026 untuk meng-cover ratusan ribu peserta.
