Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian penyakit hewan ternak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, koordinasi lintas wilayah, serta penguatan deteksi dini guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis.
"Kami memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi penyakit hewan menular strategis atau PHMS melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan langkah itu sangat krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.
Agung menegaskan pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu dan berbasis kewaspadaan.
“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus, harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujar Agung.
Menurut Agung, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret pada tahun 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Namun demikian, ia menekankan keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan pada kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti oleh seluruh pihak.
Agung mengungkapkan perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.
“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ungkapnya.
Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan.
Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.
“Pada tahun 2026, alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.
Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti pentingnya kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini.
Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.
“Jangan sampai ketika muncul kasus kita tidak siap melakukan deteksi. Kesiapan teknis ini menentukan cepat atau lambatnya respons kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan pesan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN.
Ia menekankan pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu dan telur.
“Jika terjadi kasus, harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.
Baca juga: Kementan: Pemerintah mulai hilirisasi ayam terintegrasi di enam daerah
Baca juga: Kementan perkuat irigasi untuk jaga produksi beras saat cuaca ekstrem
Baca juga: Kementan dukung penguatan perbibitan ternak di Kupang
"Kami memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi penyakit hewan menular strategis atau PHMS melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan langkah itu sangat krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.
Agung menegaskan pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu dan berbasis kewaspadaan.
“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus, harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujar Agung.
Menurut Agung, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret pada tahun 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Namun demikian, ia menekankan keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan pada kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti oleh seluruh pihak.
Agung mengungkapkan perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.
“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ungkapnya.
Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan.
Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas, pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus untuk pengendalian PHMS.
“Pada tahun 2026, alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang terbukti efektif menekan kasus,” jelasnya.
Selain vaksinasi, Agung juga menyoroti pentingnya kesiapan laboratorium veteriner sebagai garda depan deteksi dini.
Ia meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika muncul dugaan penyakit.
“Jangan sampai ketika muncul kasus kita tidak siap melakukan deteksi. Kesiapan teknis ini menentukan cepat atau lambatnya respons kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan pesan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, terutama menjelang HBKN.
Ia menekankan pengendalian PHMS tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis, seperti daging, susu dan telur.
“Jika terjadi kasus, harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, harga pangan strategis juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong Rp55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak,” katanya.
Baca juga: Kementan: Pemerintah mulai hilirisasi ayam terintegrasi di enam daerah
Baca juga: Kementan perkuat irigasi untuk jaga produksi beras saat cuaca ekstrem
Baca juga: Kementan dukung penguatan perbibitan ternak di Kupang
