Tiga Tahun Bertahan Setelah Dibuka, Lalu Ditutup: Propaganda vs Realitas, Kegagalan Proyek Kereta Pintar Shaanxi, Tiongkok

Dibangun untuk memamerkan inovasi, jalur Shaanxi ini terpuruk akibat minim penumpang dan kerugian sebelum akhirnya ditutup diam-diam.

EtIndonesia. Sebuah jalur kereta pintar yang pernah digembar-gemborkan dengan propaganda media corong partai Komunis Tiongkok Tiongkok sebagai terobosan transportasi perkotaan kini diam-diam berhenti beroperasi di Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Yang tersisa hanyalah peron kosong, penghalang yang dibongkar, serta pertanyaan yang kian menguat tentang logika politik di balik proyek infrastruktur mahal yang minim kebutuhan publik.

Jalur Demonstrasi Kereta Pintar Kawasan Baru Xixian Lini 1—yang oleh pejabat dilabeli sebagai “kereta pintar pertama di Tiongkok barat laut”—dibangun dengan biaya sekitar 700 juta yuan (sekitar  Rp1,54 triliun). Setelah bertahun-tahun merugi, jalur ini berhenti beroperasi pada pertengahan Januari, hanya tiga tahun setelah resmi dibuka.

Media Tiongkok melaporkan bahwa tidak ada satu pun kereta yang kini beroperasi. Listrik diputus di sejumlah stasiun, gerbang masuk dicopot, dan jalur khusus kereta dibuka kembali untuk lalu lintas umum. Akun media sosial resmi proyek tersebut sudah tidak dapat diakses, dan hampir tidak ada lagi tanda visual bahwa jalur ini pernah beroperasi.

Berdasarkan catatan publik, proyek kereta pintar ini disetujui oleh Dewan Negara Tiongkok dan membutuhkan hampir satu dekade sejak perencanaan hingga rampung. Jalur demonstrasi tersebut resmi dibuka pada Maret 2023, menghubungkan kota Xi’an dan Xianyang, melintasi tujuh distrik dan kabupaten.

Saat peluncuran, pejabat rezim mempromosikannya sebagai proyek percontohan yang menggabungkan transportasi regional dan pariwisata, dengan menonjolkan klaim keunggulan—biaya lebih murah dibanding kereta bawah tanah, pembangunan lebih cepat, serta “keseimbangan kapasitas dan efisiensi.”

Media pemerintah Tiongkok berulang kali menekankan bahwa proyek ini mengisi “kekosongan teknologi” di wilayah barat laut.

Namun setelah beroperasi, realitasnya bertolak belakang dengan narasi promosi. Jumlah penumpang tetap rendah, kerugian terus membengkak, dan kondisi operasional tak pernah membaik.

Bagi Liu Yu, jurnalis asal Shaanxi, penutupan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi.

“Sejak awal, proyek ini menunjukkan semua ciri khas proyek prestasi politik,” ujarnya kepada The Epoch Times, merujuk pada infrastruktur yang dibangun terutama untuk mendongkrak catatan kinerja pejabat. “Penekanannya adalah menjadi yang ‘pertama’ dan ‘mengisi kekosongan,’ bukan pada apakah masyarakat benar-benar membutuhkannya.”

Liu menambahkan, di wilayah yang keuangan pemerintah daerahnya sudah tertekan, menggelontorkan dana besar ke jalur transportasi dengan posisi fungsi yang kabur dan permintaan lemah adalah langkah yang secara inheren berisiko.

“Banyak masalah sebenarnya sudah terlihat sejak tahap persetujuan,” katanya. “Namun dalam logika politik yang mengutamakan pencapaian yang kasat mata, keraguan seperti itu jarang dipertimbangkan secara serius.”

Setelah dibangun, lanjutnya, proyek semacam ini biasanya hanya bisa bertahan dengan subsidi pemerintah yang terus-menerus, sampai akhirnya subsidi itu sendiri tak lagi sanggup dipertahankan.

Dong, seorang pengusaha swasta di Shaanxi yang hanya bersedia disebutkan nama keluarganya karena khawatir akan pembalasan, mengatakan bahwa penolakan sudah muncul sejak 2014, saat proyek ini pertama kali disetujui. Para akademisi dan praktisi industri telah memperingatkan bahwa kepadatan penduduk di sepanjang rute rendah, sementara bus dan jalur metro sudah menyediakan alternatif yang memadai.

“Keberatan itu ada,” katanya. “Tetapi tidak pernah benar-benar masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.”

Catatan publik menunjukkan bahwa sejumlah stasiun kunci—termasuk yang dirancang untuk melayani tujuan wisata besar seperti taman hiburan di dekatnya—tidak pernah dibuka akibat sengketa kompensasi lahan yang belum terselesaikan. Akibatnya, jalur tersebut gagal menjangkau wilayah yang justru dijadikan alasan utama pembangunannya. Tanpa arus penumpang yang stabil, pendapatan tiket tak mampu menutup biaya operasional, mendorong proyek semakin dalam ke jurang defisit.

“Proyek-proyek seperti ini berfokus pada tampilan inovatif dan efek demonstrasi,” ujar Dong. “Tetapi hampir tidak ada pemikiran serius soal operasi jangka panjang. Diluncurkan dengan gegap gempita, dan ketika gagal, tak seorang pun menjelaskan apa yang salah.”

Ia menambahkan, karena pemerintah daerah menanamkan dana besar pada proyek-proyek berskala raksasa dengan imbal hasil ekonomi yang tidak pasti, ketika subsidi mengering, penutupan menjadi satu-satunya pilihan.

“Beban keuangan itu,” kata Dong, “pada akhirnya jatuh ke pundak pemerintah daerah dan pembayar pajak biasa.”

Laporan ini juga disumbangkan oleh Xin Ling.