Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah dan lembaga terkait untuk merespons ramainya keluhan masyarakat soal penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati.
Dari unsur pemerintah, rapat dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Dasco mengatakan rapat digelar sebagai respons atas dinamika yang berkembang di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
“Sebagai respons DPR RI atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Ia menjelaskan, segmen PBI merupakan program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus menanggung biaya pengobatan.
“PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa Jaminan Kesehatan Nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ungkapnya.
Namun, Dasco menegaskan tidak semua masyarakat berpeluang menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI karena program tersebut diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
“Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut,” katanya.
Menurut Dasco, persoalan penonaktifan kepesertaan PBI menandakan perlunya pembenahan dalam tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional agar lebih terintegrasi.
“Oleh karenanya perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola Jaminan Kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” tutur Dasco.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal DPR bersama pemerintah untuk membahas integrasi data dan mencari solusi atas persoalan yang tengah menjadi sorotan publik.
“Pertemuan pada hari ini kita mungkin adalah pertemuan pertama untuk kita kemudian membicarakan bagaimana ekosistem BPJS dan Statistik, bagaimana satu data. Tapi, kemudian kita pada hari ini juga bagaimana memecahkan persoalan yang pada saat ini menjadi dinamika di masyarakat,” kata dia.
Saat ini, rapat masih berjalan dan diselenggarakan secara terbuka.
