CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pedagang kaki lima (PKL) yang menempati fasilitas umum, khususnya di sekitar SMK 4 Makassar, Kecamatan Bontoala tetap akan ditertibkan tanpa adanya perlakuan khusus atau dispensasi tertentu.
Pernyataan ini ditegaskan Camat Bontoala, Fataullah. Sejumlah pedagang diketahui mendirikan lapak di atas trotoar serta menutup saluran drainase, yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Camat Bontoala sebagai respons atas beredarnya isu liar yang menyebut adanya pembiaran terhadap PKL tertentu.
“Penertiban wilayah kami lakukan sebagai bentuk pengawasan dan penataan agar aktivitas PKL berjalan tertib tanpa mengganggu fasilitas umum dan fasilitas soaial,” ujar Fataullah, Senin (09/02/2026).
Ia membantah isu pembiaran terhadap lapak PKL di Jalan Ujung Tinumbu, tepatnya di belakang Pertamina dan Jalan Lamuru, yang sempat mencuat ke publik.
Bahkan, muncul klaim bahwa pengecatan lapak berwarna kuning dilakukan untuk menghindari penertiban.
Menurut Fataullah, seluruh proses penataan dan penertiban tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tetap akan kami tertibkan. Tidak benar jika ada pembiaran. Semua ada prosedur dan tahapan sebagai bentuk peringatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penataan kota dilakukan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pengguna jalan, termasuk pejalan kaki. Penertiban dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan oleh tim gabungan Kecamatan Bontoala bersama Satpol PP.
Fokus penertiban diarahkan pada PKL yang mengambil badan jalan, menggunakan trotoar, serta mengganggu fungsi drainase yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.
Sebelum penertiban dilakukan, pemerintah kecamatan lebih dahulu memberikan surat peringatan sebagai bentuk teguran administratif.
“Prosedurnya harus dilewati. Kami berikan SP1 sebagai peringatan awal sekaligus teguran agar pedagang menyiapkan langkah memindahkan barang jualannya,” jelas Fataullah.
Tahapan peringatan dimulai dari Surat Peringatan Pertama (SP1), dilanjutkan SP2, hingga tindakan penertiban apabila pedagang tidak mengindahkan imbauan tersebut.
Selain tindakan penegakan aturan, Pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan solusi konkret bagi para pedagang agar usaha mereka tetap berjalan. Salah satunya melalui pencarian lokasi relokasi yang layak dan sesuai ketentuan.
“Justru pemerintah hadir memberikan solusi, sehingga ketika ditertibkan, pedagang sudah memiliki alternatif tempat berjualan,” ungkapnya.
Fataullah menekankan bahwa penataan PKL harus diiringi pendekatan solutif agar tidak memicu polemik di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi warga.
Terkait PKL di sekitar SMK 4 Makassar, Jalan Ujung Tinumbu, ia mengungkapkan bahwa proses penertiban telah berjalan sesuai tahapan. Para pedagang di lokasi tersebut telah menerima Surat Peringatan Kedua (SP2).
“Untuk PKL di sekitar SMK 4, sudah dilakukan SP2. Sebelumnya SP1 sudah dilaksanakan,” terangnya.
Sebelumnya, sejumlah PKL di kawasan tersebut melakukan penataan mandiri dengan mengecat lapak mereka menggunakan warna kuning secara seragam. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak serta-merta melegalkan aktivitas berjualan di atas trotoar maupun saluran drainase.
Pemerintah juga mencatat bahwa pekan lalu pihak Kelurahan Parang Layang sempat menjadwalkan turun langsung ke lokasi untuk memberikan peringatan. Namun, langkah tersebut tertunda akibat adanya adu mulut dengan salah satu pemilik warung yang disebut-sebut mengaku sebagai oknum aparat.
Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar memastikan pendekatan persuasif dan penertiban bertahap akan terus dilakukan bersama Satpol PP, demi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bagi seluruh masyarakat.
