Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza pertama yang dijadwalkan berlangsung di Institute of Peace, Washington D. C., Amerika Serikat, 19 Februari 2026.
"Ada," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta, Senin (9/2), menjawab pertanyaan wartawan mengenai undangan KTT BoP untuk Presiden Prabowo.
Walaupun demikian, Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, belum dapat memastikan kehadiran Presiden Prabowo pada KTT BoP tersebut.
"Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran Presiden), nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar dia.
Pras, sapaan akrab Prasetyo, melanjutkan jika memang Presiden Prabowo terkonfirmasi akan berangkat ke AS, harapannya, lawatan itu tidak hanya akan dimanfaatkan untuk menghadiri KTT BoP, tetapi juga untuk menandatangani hasil negosiasi tarif antara Indonesia-AS.
"Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya," ujar Pras.
Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, berencana menggelar KTT perdana BoP pada pekan depan (19/2) dan sejumlah pemimpin negara anggota telah dihubungi agar menghadiri acara tersebut.
Dari seorang sumber pejabat pemerintahan AS, sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, hingga Sabtu (7/2) pekan lalu, belum ada pemimpin negara yang mengonfirmasi kehadiran mereka di KTT BoP tersebut.
Walaupun demikian, sejauh ini, Gedung Putih belum memberikan pengumuman resmi mengenai penyelenggaraan KTT BoP di Washington D. C., pekan depan.
Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu, antara lain Amerika Serikat sebagai penggagas, kemudian Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE) dan Uzbekistan.
Baca juga: Wamenlu: Komite nasional BoP diisi orang Palestina
Baca juga: Eks Menlu Marty: Kepentingan nasional landasan RI di BoP
Baca juga: Dino Patti: Prabowo tekankan Indonesia punya opsi keluar dari BoP
"Ada," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta, Senin (9/2), menjawab pertanyaan wartawan mengenai undangan KTT BoP untuk Presiden Prabowo.
Walaupun demikian, Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, belum dapat memastikan kehadiran Presiden Prabowo pada KTT BoP tersebut.
"Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran Presiden), nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar dia.
Pras, sapaan akrab Prasetyo, melanjutkan jika memang Presiden Prabowo terkonfirmasi akan berangkat ke AS, harapannya, lawatan itu tidak hanya akan dimanfaatkan untuk menghadiri KTT BoP, tetapi juga untuk menandatangani hasil negosiasi tarif antara Indonesia-AS.
"Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya," ujar Pras.
Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, berencana menggelar KTT perdana BoP pada pekan depan (19/2) dan sejumlah pemimpin negara anggota telah dihubungi agar menghadiri acara tersebut.
Dari seorang sumber pejabat pemerintahan AS, sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, hingga Sabtu (7/2) pekan lalu, belum ada pemimpin negara yang mengonfirmasi kehadiran mereka di KTT BoP tersebut.
Walaupun demikian, sejauh ini, Gedung Putih belum memberikan pengumuman resmi mengenai penyelenggaraan KTT BoP di Washington D. C., pekan depan.
Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu, antara lain Amerika Serikat sebagai penggagas, kemudian Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE) dan Uzbekistan.
Baca juga: Wamenlu: Komite nasional BoP diisi orang Palestina
Baca juga: Eks Menlu Marty: Kepentingan nasional landasan RI di BoP
Baca juga: Dino Patti: Prabowo tekankan Indonesia punya opsi keluar dari BoP
