Abdul Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmen negara untuk tidak membiarkan pers nasional berjuang sendirian di tengah gempuran disrupsi digital dan dominasi algoritma.
Penegasan itu disampaikan saat ia menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).
Kehadiran Cak Imin sekaligus mewakili Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia yang berhalangan hadir karena agenda kenegaraan lain.
Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan apresiasi Prabowo Presiden kepada seluruh insan pers atas peran strategisnya dalam menjaga demokrasi dan nalar publik.
“Prabowo Presiden menaruh penghargaan tinggi kepada insan pers Indonesia yang terus bekerja menjaga akal sehat publik dan demokrasi, di tengah perubahan zaman yang sangat cepat,” ujar Cak Imin.
Kata dia tantangan besar yang kini dihadapi dunia jurnalistik adalah perkembangan kecerdasan artifisial dan sistem algoritma digital yang kian mendominasi arus informasi.
Menurutnya, jurnalisme tidak boleh kehilangan ruh kemanusiaannya.
“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” tegas Cak Imin.
Cak Imin mengingatkan, tanpa proses verifikasi, etika, dan empati manusia, pers berisiko kehilangan kepercayaan publik. Ia menilai kecepatan dan kecanggihan teknologi tidak boleh mengorbankan kualitas dan tanggung jawab sosial media.
Indonesia, lanjutnya, saat ini merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 80 persen penduduk terhubung ke internet, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial hampir tiga jam per hari.
Kondisi tersebut membuat kualitas informasi menjadi faktor penentu stabilitas sosial dan kebangsaan.
“Di ruang digital yang begitu bising, pers harus menjadi penjernih informasi, bukan justru menambah kegaduhan,” kata dia.
Cak Imin juga menegaskan peran aktif negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional, termasuk dalam menghadapi persoalan keadilan ekonomi media.
“Negara tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri. Pemerintah berkomitmen memastikan media massa mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap hidup,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah mendukung penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights) sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara maju.
Cak Imin menekankan tiga peran utama pers ke depan yakni sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas di ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghentikan praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi.
Ia juga mencontohkan peran penting pers dalam mengawal dan mengedukasi masyarakat terkait berbagai program prioritas nasional, seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, serta agenda strategis pembangunan jangka panjang.
Cak Imin mengajak seluruh pemangku kepentingan, insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjaga nurani bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(faz/ham)
