JAKARTA, DISWAY.ID– Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi memperkenalkan program "Beras Haji Nusantara".
Inisiatif strategis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M dengan menggunakan produk beras asli dalam negeri di Tanah Suci.
Langkah ini diambil untuk memastikan jemaah mendapatkan asupan pangan berkualitas sekaligus memberdayakan sektor pertanian Indonesia di kancah internasional.
BACA JUGA:Prabowo: Gara-gara Indonesia, Negara Lain Ikut Bangun Kampung Haji di Mekkah
Menhaj mengungkapkan, total kebutuhan beras untuk 205.420 orang (mencakup jemaah haji reguler dan petugas) mencapai 2.280 ton.
Angka ini dihitung berdasarkan total 111 kali frekuensi makan jemaah selama berada di Makkah, Madinah, dan wilayah Armuzna.
“Kami ingin memastikan setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah memiliki kualitas terbaik dan cita rasa Nusantara. Spesifikasi yang kami dorong adalah beras premium, long grain, dengan tingkat pecahan (broken) maksimal 5%,” ujar Menhaj dalam paparannya di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Selama ini, dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras dari negara lain dengan harga sekitar 150 SAR per 40 kg (±Rp16.824 per kg).
Lewat program ini, pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara bisa ditekan hingga Rp16.000 per kg saat tiba di dapur penyedia.
Selain efisiensi, pemerintah juga telah menetapkan standardisasi porsi konsumsi jemaah setiap kali makan, yaitu Nasi 170 gram, Lauk 80 gram, Sayur 75 gram, Air mineral, dan buah pelengkap.
BACA JUGA:Istana Minta Masalah BPJS Kesehatan Tak Perlu Tunggu Perpres
Implementasi program ini diakui memiliki tantangan teknis, terutama terkait mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Menhaj menegaskan akan segera membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga.
“Kami akan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH),” tegas Menhaj.
Selain itu, koordinasi dengan Menko Pangan terus dilakukan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji serta pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk subsidi harga agar kompetitif di pasar Arab Saudi.
- 1
- 2
- »
