Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan, khususnya dalam integrasi data nasional, merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia di masa depan.
Satu Data Indonesia Jadi Fondasi Tata Kelola Baru"Digitalisasi pemerintahan, khususnya pembenahan dan integrasi data nasional, merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pembangunan," ujar Rachmat dalam Forum Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menyinggung sejarah keberhasilan Indonesia yang pernah dijadikan model pembangunan di Asia, salah satunya berkat pembenahan data sejak 1 April 1969.
Pada masa itu, data kependudukan dan ketenagakerjaan dikumpulkan secara akurat dan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan hingga layanan dasar seperti SD Inpres dan Pasar Inpres.
Prinsip pengelolaan data tersebut kini diterapkan kembali melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Menurut Rachmat, SDI bukan hanya platform teknis, melainkan alat konsolidasi kebijakan agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja dengan satu referensi data yang sama.
"Dengan layanan katalog data nasional di Satu Data Indonesia, seluruh subscriber akan selalu ter-update dengan setiap perubahan, karena di dalamnya sudah terdapat metadata, kode referensi, dan data induk yang terus diperbarui," jelasnya.
Dukungan Nasional untuk Efisiensi dan Transparansi DataKetua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, turut mendukung pernyataan Rachmat dan menegaskan bahwa digitalisasi berbasis data dapat mempersempit ruang kebohongan dan inefisiensi dalam pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan transformasi digital nasional.
"Keberhasilan program piloting digitalisasi bantuan sosial ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan akurasi data penerima manfaat hingga tingkat paling bawah," ungkap Ribka.
Digitalisasi dan integrasi data dinilai menjadi jalan menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia.
