Kementerian Keuangan memiliki tiga cara untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Defisit APBN pada tahun lalu mencapai 2,92% terhadap PDB, mendekati batas aman yang diatur dalam UU Keuangan Negara tersebut.
“Nah pertanyaannya, bagaimana penerimaan ini terus digenjot gitu ya, supaya kebutuhan untuk belanja itu bisa ditutup dari penerimaan yang ada,” kata Juda di Jakarta, Selasa (10/2).
Juda mengatakan, ada beberapa hal yang sudah dan akan terus dilakukan pemerintah dalam mencapai target tersebut. Pertama, mendorong kepatuhan pembayaran pajak.
“Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan termasuk dengan coretax, ya, dan beberapa digitalisasi, administrasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa kepatuhan itu akan bisa meningkat,” kata dia.
Kedua, yakni dengan cara menekan, mengurangi, atau menghilangkan kebocoran-kebocoran dari penerimaan, baik pajak, bea cukai, maupn
“Ini yang saya kira ini menjadi fokus kita dalam jangka pendek ini bagaimana ini bisa terus dikurangi, dan terus tekan,” kata dia.
Ketiga terkait upaya mengurangi under-invoicing. Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu akan mengupayakan untuk menekan under-invoicing baik di ekspor maupun di impor.
“Ini tiga langkah utama yang akan dilakukan. Intinya adalah tiga hal itu: bagaimana meningkatkan kepatuhan, bagaimana menekan kebocoran-kebicoran, dan ketiga adalah di konteks beberapa hal yang belum disentuh dalam konteks under-invoicing di ekspor maupun impor,” kata Juda.
Sejumlah ekonom sebelumnya mengingatkan risiko deifsit APBN membengkak melampaui 3% terhadap PDB pada tahun ini. Hal ini seiring kebutuhan belanja yang meningkat dan risiko penerimaan yang lebih rendah di tengah gejolak global.
