Penulis: Alfin
TVRINews, Sumsel
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penataan ruang wilayah harus menjadi panglima dalam pembangunan nasional agar berjalan terarah, adil, dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan nasional. Menko AHY menilai berbagai persoalan pembangunan, mulai dari banjir, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik agraria, kerap berawal dari lemahnya perencanaan serta pengendalian tata ruang.
“Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun infrastruktur di sektor apa pun,” ujar Menko AHY.
Menko AHY menekankan pembangunan tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung ruang. Menurutnya, pengabaian tata ruang berpotensi memicu bencana, konflik, serta inefisiensi pembangunan.
Dalam arahannya, Menko AHY memaparkan empat agenda utama penguatan penataan ruang wilayah. Agenda pertama mencakup peningkatan kualitas perencanaan tata ruang agar lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data dan risiko kebencanaan. Agenda kedua berfokus pada penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang tegas dan berkeadilan.
“Tata ruang tidak boleh hanya disusun lalu dibiarkan. Harus ada pengendalian dan penegakan aturan yang konsisten agar pelanggaran tidak berujung pada bencana dan konflik,” tegasnya.
Agenda ketiga menitikberatkan percepatan digitalisasi penataan ruang guna menghadirkan sistem data terintegrasi, mutakhir, serta dapat diakses lintas sektor. Menko AHY mendorong penerapan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan untuk mencegah perbedaan persepsi antarinstansi pusat dan daerah.
“Digitalisasi penataan ruang menjadi kunci agar perencanaan, pengawasan, dan penindakan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data geospasial yang sama,” jelas Menko AHY.
Agenda keempat menyangkut integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Menko AHY menegaskan Rencana Tata Ruang Wilayah harus menjadi arah spasial dalam penyusunan program prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, perumahan, kawasan permukiman, serta transportasi.
“Rencana pembangunan harus saling mengunci dengan rencana tata ruang. Jika tidak selaras, justru muncul inefisiensi, tumpang tindih, dan beban bagi APBN,” ujarnya.
Sejalan dengan agenda tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan berjalan selaras dari hulu hingga hilir. Kemenko Infrastruktur berperan sebagai pengarah kebijakan serta penguat orkestrasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam forum ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperkuat kualitas rencana tata ruang melalui penyusunan pengaturan teknis berbasis data serta percepatan peninjauan kembali RTRW provinsi dan kabupaten/kota, terutama yang ditetapkan sebelum 2019. Langkah ini didukung pengembangan sistem informasi penataan ruang terintegrasi.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur memastikan integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, termasuk pemanfaatan data geospasial serta penerapan geotagging lokasi program pembangunan. Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan revisi dan penyesuaian RTRW serta peningkatan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.
Dukungan sinergi lintas sektor turut diberikan Badan Informasi Geospasial melalui penyediaan peta dasar dan tematik yang akurat serta mutakhir, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui data dan riset kebencanaan, lingkungan, serta perubahan iklim.
Menutup arahannya, Menko AHY menegaskan pembangunan kewilayahan harus menghadirkan keadilan, inklusivitas, serta keberlanjutan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.
“Pembangunan harus menghormati batas dan arah tata ruang, dan tata ruang juga perlu adaptif terhadap prioritas pembangunan nasional. Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan berjalan lebih berkualitas,” pungkasnya.
Town Hall Meeting ini dihadiri sejumlah wakil menteri, pimpinan lembaga negara, akademisi, serta asosiasi profesi perencanaan wilayah dan tata ruang. Menko AHY turut didampingi jajaran staf khusus dan pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Editor: Redaksi TVRINews
