Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi senilai Rp 12,83 triliun untuk mendorong mobilitas dan daya beli masyarakat selama periode libur mudik Lebaran 2026. Angka tersebut terdiri diskon transportasi senilai Rp 911,16 miliar dan bantuan pangan Rp 11,92 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alokasi stimulus khusus untuk sektor transportasi bersumber dari APBN maupun non-APBN.
“Pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi total anggarannya adalah Rp 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN,” kata Airlangga di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Diskon Tarif Transportasi Rp 911,16 MDiskon tarif diberikan pada berbagai moda transportasi. Untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), pemerintah menetapkan diskon tarif sebesar 30 persen untuk perjalanan pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.
Sementara itu, angkutan laut PT Pelni juga mendapat diskon tarif 30 persen dari tarif dasar untuk periode 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target 445 ribu penumpang.
Pada sektor angkutan penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon 100 persen untuk jasa kepelabuhanan pada periode 12-31 Maret 2026. Program ini menargetkan 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.
Kemudian untuk angkutan udara, pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 17-18 persen. Diskon berlaku pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.
Bansos Beras untuk 35 Juta KPM Rp 11,92 TPemerintah juga menyiapkan stimulus dari sisi daya beli melalui penyaluran bantuan pangan. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng per bulan selama dua bulan.
Bantuan pangan ini menyasar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Estimasi kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai Rp 11,92 triliun.
“Ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti. Dan pemerintah maupun KL yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan,” jelas Airlangga.
Program WFA Selama 5 HariSelanjutnya pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Idulfitri.
“Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement itu tanggalnya 16-17-25-26-27 Maret, itu 5 hari,” imbuh Airlangga.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman juga sektor esensial lainnya.
“Pabrik pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan, upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa,” jelasnya.
